Formulir Penjaringan Dibanderol Mahal, Pengamat: Stop Politik Biaya Tinggi!

18.143.23.153- Ternyata untuk ikut ‘tanding’ dalam perhelatan pemilukada di Kota Tangerang Selatan masih mengikuti trend lama, yakni Politik Biaya Tinggi.

Partai-partai yang memiliki jumlah kursi besar di gedung dewan membanderol formulir pendaftaran dengan harga yang cukup tinggi saat menggelar penjaringan bakal calon walikota, harganya cukup untuk dibelikan beberapa unit motor untuk tukang ojeg, yakni Rp 10 Juta hingga Rp 25 Juta rupiah.

Dikutip dari berita online DetakTangsel.com, partai-partai yang membanderol harga pengembalian formulir pendaftaran diantaranya, PDIP membanderol Rp 25 juta, Partai Hanura Rp 20 juta, Partai Gerindra Rp 20 juta, Partai Demokrat Rp 10 juta, PPP Rp 10 juta, dan Partai Amanat Nasional (PAN) Rp 10 juta. Malahan ada salah satu klausul dalam formulir tersebut yang mewajibkan bakal calon walikota untuk menanggung semua ongkos pemenangan.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Perindo Provinsi Banten, Dr. H. Yandra Doni mengungkapkan, Partai yang melakukan penjaringan seperti itu tidak efektif, dan sama saja menjadi pedagang politik.

“Penjaringan itu sama saja pedagang politik, penjaringan aja bayar kok, kita tidak melakukan penjaringan, saya tidak sepakat untuk mendaftar bayar,” tegasnya.

Dirinya menyayangkan cara-cara politik biaya tinggi tersebut yang berimpiklasi negatif dengan makin maraknya korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Seharusnya dalam penjaringan, partai politik tidak hanya menunggu untuk didatangai bakal calon dan parpol membebaskan biaya formulir atau gratis untuk para bawalkot.

“Harusnya mampu menyerap dan layak siapa yang maju, lalu datangi tokoh tersebut. bila tidak, sama saja partai tidak memiliki hasil survey terutama track record kandidat,” tegasnya.

Di tempat terpisah pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Djaka menilai, dengan sistem politik seperti ini, tentu saja bisa berdampak pada kualitas pemimpin yang akan terpilih dari jalur parpol.

“Cara seperti itu jelas saja akan berdampak pada kualitas pemimpin, karena calon pemimpin dengan kualitas terbaik akan terganjal dengan biaya yang mahal sejak awal itu,” ujarnya.

Dia berpendapat, semestinya biaya adminsitrasi harus wajar dan tidak sampai pada puluhan juta rupiah, “Kalau sewajarnya saja itu masuk akal,” ucapnya.

Semua pihak harus sepakat untuk menghentikan politik biaya tinggi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), karena politik biaya tinggi rawan korupsi.

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Januari 2014 sebanyak 318 orang dari total 524 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut dengan kasus korupsi. Untuk itu harus ada perbaikan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Tangsel yang akan dilangsungkan pada bulan Desember tahun ini. (dtktangsel/to/credit image: vivanews.co.id)