Mengurus Daerah dengan Kearifan Lokal

“Visi yang visioner, visi untuk publik, bukan visi untuk dirinya ataupun kelompok tertentu…” Taufik Moch. Amin

Dalam setiap kepemimpinan, pasti hal pertama yang akan ditanya oleh masyarakat yang dipimpinnya adalah bagaimana visi misinya si calon pemimpin. Sudah barang tentu, visi misi tersebut ada kaitannya dengan mengelola atau mengurusi pemerintahan, baik itu pusat maupun pemerintahan di daerah.

Kenyataannya, mengurusi sebuah pemerintahan khususnya di daerah tidak boleh lagi terstigma pada seberapa besar jumlah keuangan daerahnya (APBD). Dengan kata lain, mengurus pemerintahan daerah tidak hanya semata soal uang. “The world of nation, not the money.”

Namun yang terpenting adalah bagaimana pemimpin tadi mampu mengimplementasikan visinya. Visi yang visioner, visi untuk publik, bukan visi untuk dirinya ataupun kelompok tertentu. Visi sendiri memiliki keterkaitan dengan apa yang disebut grand design. Grand design tersebut haruslah dibuat dengan kacamata yang objektif, bukan atas dasar keinginan semata.

Dan ternyata, sebuah grand design di dalamnya harus mempertimbangkan grand wisdom (rasa kesebangsaan) serta nilai-nilai kearifan lokal. Kesebangsaan yang dimaksud haruslah diartikan lebih cair. Maksudnya, tidak ada kebijakan dari pemerintah daerah yang membolehkan unsur pemaksaan dalam pengubahan nilai kearifan lokal tadi.

Dari beragam kultur menjadi satu kultur. Upaya ini sekarang seringkali kita lihat terjadi. Tidak hanya dalam tataran nasional, bahkan sudah merambah ke tingkat lokal. Sudah sepatutnya, setiap pemimpin memiliki transformasi gagasan yang berujung pada transformasi pembangunan di daerahnya.

Ironisnya saat ini, pemerintah daerah, atau apapun namanya selalu dianggap sebagai kekuasaan. Tapi kembali, pemerintah daerah harus dianggap sebagai wadah transformasi gagasan. Jika melihat di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), pondasi mewujudkan pembangunan, nilai-nilai kearifan lokal masih harus menjadi pondasinya. Justru dengan keberagaman kultur masyarakat Kota Tangsel, basis nilai kearifan lokal ini menjadi penting. Karena masing-masing kebutuhan setiap wilayah berbeda-beda.

Kalau dalam teori pemerintahan, inilah yang disebut dengan “berbasis sub kultur.” Kepala daerah (pemimpin) harus memiliki pendekatan mikro kualitatif (fakta), tidak hanya sebatas makro kuantitatif (hasil rata-rata). “Secara angka-angka bisa saja betul, tapi faktanya?”.

Oleh sebab itu, teori pembangunan yang dikembangkan oleh kepala daerah mengacu kepada pembangunan masyarakat. Bagaimana setiap kebijakan yang diterbitkan memberikan “keberdayaan” kepada masyarakat dari tidak berdaya menjadi berdaya. Tapi kenyataannya sekarang tidak demikian.

Visi misi selama ini sudut pandangnya selalu dari kacamata kaum elite. Seharusnya ada kemauan mengubah visi elite ke visi masyarakat. Kenapa demikian, agar masyarakat yang dipimpinnya, merasa memiliki visi misi pemimpinnya. “Setiap ganti pemimpin, visi misi ikut diganti.”

Agar visi misi  tidak karut-marut, sebaiknya ditetapkan bersama dan disepakati terlebih dulu oleh publik/masyarakat. Agar kejadian “selalu dimulai dari titik nol,” tidak terjadi terus-menerus. Jadi, grand design tidak boleh lepas dari nilai-nilai kearifan lokal dan memerlukan perspektif.(*)

Oleh: Taufik Moch. Amin, Tokoh Pemuda, Ketua Forum Masyarakat Serpong Peduli (Formasi)