Skenario Setapak Pembangunan Tangsel

18.143.23.153- Ada hal menarik dalam diskusi “Refleksi Pembangunan Kota Tangerang Selatan Pasca Otonomi Daerah”, Minggu, 29 Juli 2012. Acara diskusi sekaligus buka puasa bersama yang diadakan GEMA MKGR Banten itu mendatangkan Wakil Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, sebagai salah satu pembicara. Dari berbagai uraian yang mengemuka, satu pertanyaan menghentak perhatian: “apa yang telah kita lakukan demi kemajuan Kota Tangerang Selatan?”.

Secara sepihak, pertanyaan itu bisa saja hanya dibebankan kepada pemangku jabatan. Apalagi tugas pemerintah memang bertanggungjawab terhadap segala urusan daerah. Tetapi dalam matra nilai demokratis, tanggungjawab kolektif menjadi sebuah keniscayaan yang tejalin dalam prinsip partisipasi, kesetaraan, dan kemitraan. Semua pihak dituntut untuk mengambil peran di bawah payung kebajikan “senasib, sepenanggungan”.

Sejak diterapkannya otonomi daerah, terdapat dua pandangan yang menjiwai otonomi, yaitu legal self sufficiency dan actual independence. Ini merujuk pada pengertian orisinal otonomi sebagai the legal self sufficiency of social body and is actual independence. Dengan kata lain, otonomi daerah adalah hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah. Hak tersebut bersumber dari wewenang dan urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah di mana dalam penyelenggaraannya menekankan demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan.

Melalui pandangan di atas maka tidak ada alasan bagi siapa pun, terutama kelompok civil society, untuk berpangku tangan. Semua kebijakan daerah terkait pembangunan regional menjadi tanggung jawab bersama. Pandangan itu sekaligus menandai perubahan pendekatan pembangunan dari pendekatan top down ke community base development. Pendekatan terakhir juga lumrah disebut regional approach (pendekatan kewilayahan) di mana potensi dan karakteristik lokal lebih dikedepankan.

Jalan Setapak
Kurang lebih satu tahun Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memiliki kepemimpinan definitif. Banyak kemajuan yang telah berhasil ditorehkan baik langsung maupun tidak langsung. Ukuran kemajuan bisa dipotret dari dua hal, yakni Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Berdasarkan data BPS, IPM Kota Tangsel mengalami kenaikan secara konsisten sejak tahun 2009 sampai 2011. Pada tahun 2009, IPM Tangsel berada pada angka 75,01, tahun 2010 naik menjadi 75,38 dan pada tahun 2011 mencapai 75,04.

IPM merupakan ukuran nyata perkembangan pembangunan. IPM menunjukkan perkembangan kualitas hidup manusia yang diukur dari gabungan indikator mulai angka harapan hidup, tingkat melek huruf, partisipasi sekolah hingga angka pengeluaran perkapita. IMP Kota Tangsel tertinggi di Provinsi Banten. Demikian pula dengan capaian LPE, jauh melampaui rata-rata nasional yang hanya 6,4%. Pada tahun 2008, LPE Kota Tangsel mencapai angka tertinggi 9,4%, tahun 2009 di angka 8,5%, sedangkan tahun 2010 naik mencapai 8,7%.

Sepintas takaran angka-angka tersebut sudah cukup untuk melihat kinerja pemerintah dan semua stakeholders. Namun bila ditilik lebih tajam, ada faktor tak langsung di luar peranan pemerintah sehingga kita tidak simplistis menilai keberhasilan. Faktor yang dimaksud berkaitan dengan letak geografis Kota Tangsel yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Interaksi yang terjalin antar wilayah itu melahirkan hubungan sinergis dalam apa yang disebut trikling down effect. Posisinya yang strategis membuat Kota Tangsel mendapat limpahan (spill over) pertumbuhan ekonomi dari Jakarta.

Penjelasan demikian bukan berarti sama sekali menafikan peranan pemerintah. Akan tetapi, ada saat dimana perhatian kita tercurah pada hal lebih esensial ketimbang angka-angka. Sebab, tidak semua bidang capaian mampu dijelaskan dengan angka. Bahkan angka tidak akan berfungsi ketika dihadapkan pada ranah nilai dasar pembangunan. Di sini butuh penjelasan filosofis dan rekonstruktif guna menguarai jalan setapak yang telah ditempuh.

Skenario Pembangunan
Tugas utama pemerintah Kota Tangsel setelah menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008, adalah meletakkan fondasi dasar otonomi daerah. Seperangkat nilai (suprastruktur) perlu dirumuskan dalam bentuk peraturan sebagai landasan pemerintahan. Nilai itu bersumber dari kearifan lokal serta sumber kebajikan lainseperti nilai-nilai demokrasisehingga pada gilirannya dapat mengarahkan kehidupan bermasyarakat menuju kebaikan bersama.

Sejauh ini, pemerintah Kota Tangsel telah membuat beberapa peraturan baik tentang pengelolaan pemerintah maupun kebijakan terkait bidang kehidupan sosial. Masalahnya, sejauh mana peraturan tersebut melibatkan partisipasi masyarakat perlu mendapat perhatian lebih jauh. Ambil contoh peraturan mengenai penataan birokrasi pemerintah. Sebagian besar daerah otonom baru gagal membangun sistem birokrasi yang baik, bersih, transparan, akuntabel, kompetitif, produktif, efektif dan efesien sesuai tujuan reformasi birokrasi.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar sistem yang terbentuk tidak kontra-produktif. Partisipasi merupakan anasir utama regional approach. Kualitas pemerintahan bisa diukur dari indikator initidak hanya dengan angka-angka sebagaimana disebutkan sebelumnya. Lebih tegas, indikator ini mempertanyakan, misalnya, sejauh mana afinitas antara pelayanan publik pemerintah dengan preferensi warga? Pertanyaan semacam ini tidak akan mampu dijawab kecuali melibatkan partisipasi masyarakat sejak semula.
Pengelolaan birokrasi sangat penting sebagai jembatan emas menuju langkah selanjutnya.

Beberapa aspek seperti kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia perlu diperhatikan secara intensif. Tentu saja penguatan suprastruktur harus benar-benar diperkokoh terlebih dahulu. Pasalnya, sudah banyak peraturan dibuat tetapi budaya kerja birokrasi tetap tak berubah. Artinya, upaya apapun akan menemui kegagalan jika seperangkat nilai mengapung tanpa pijakan.

Penulis: H. Very Muchlis Ariefuzzaman, Ketua Biro Pemenangan Pemilu Partai Golkar Banten, Ketua Umum Gema Ormas MKGR Banten