Badan Pengelola Jabodetabekjur Perlu Dukungan Serius

18.143.23.153 – Keberadaan Badan Kerjasama Jabodetabekjur harus mendapat dukungan pemerintah pusat.

Demikian dikatakan Walikota Tangsel Airin Racmy Diani menindaklanjuti wacana pembentukan Badan Pengelola Jabodetabekjur.

Dukungan yang dimaksud Airin-demikian sapaan akrabnya, yang terpenting yaitu regulasi. Tanpa adanya dukungan dari pemerintah pusat, menurutnya, dapat dipastikan setiap progres program hanya akan menjadi wacana belaka.

“Badan kerjasama Jabodetabekjur yang sudah ada bisa lebih dikuatkan perannya dengan dukungan perangkat hukum,” ujar Airin, Rabu (22/10/2014).

Sejauh ini, lanjut dia, badan kerjasama yang sudah ada belum berjalan efektif. “Kerjanya belum efektif. Karena dibutuhkan adalah kemampuan dukungan anggaran. Meski ada fasilitasi dari pusat tapi belum maksimal. Karena seringkali hanya wacana.”

Padahal konsep penataan Jabodetabekjur berdampak terhadap kepentingan pemerintah pusat (nasional).

Kendati demikian Airin menegaskan bahwa hal itu sebatas usulan. “Harapannya agar perannya lebih kuat.”

Dengan adanya badan pengelola yang didukung dengan regulasi, maka bisa dipastikan tidak akan terkendala lagi persoalan anggaran. Terlebih dengan adanya badan tersebut, bisa saja kerjasama ekonomi dilakukan. Semisal mengenai kerjasama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Atau saling kerjasama di bidang peningkatan kapasitas aparatur birokrasi.

“Jadi selain sisi ekonominya, sektor lainnya juga bisa digarap secara bersama-sama,” tegasnya.

Dengan kurang maksimalnya badan kerjasama yang ada, maka segala sesuatunya menjadi serba tanggung. Alangkah wajar jika selama ini kerap terjadi ‘tabrakan’ konsep pembangunan antar-kepala daerah. Meski sebenarnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus saling berkaitan atau saling mendukung satu sama lain. (Cid)