Connect with us

TangselOke

Sengketa Eksekusi Rumah di Bukit Nusa Indah Ciputat, Asmul Oktavian Ajukan Penundaan ke PN Tangerang

Info Tangsel

Sengketa Eksekusi Rumah di Bukit Nusa Indah Ciputat, Asmul Oktavian Ajukan Penundaan ke PN Tangerang

Pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan sebidang tanah beserta bangunan di Perumahan Bukit Nusa Indah, Jalan Lelie Kavling Nomor 2013/2014, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, mendapat perlawanan dari pihak yang mengaku telah membeli objek tersebut sejak tahun 2020.

Melalui kuasa hukumnya, Zainul Akmal, S.H., M.H., CPM, advokat dari Kantor Hukum Mandaya Lawkum, pihak klien bernama Asmul Oktavian mengajukan permohonan penundaan eksekusi sekaligus meminta perlindungan hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.

Permohonan itu disampaikan menyusul Surat Pemberitahuan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 5542/PAN.PN.W29-U4/HK2.4/XI/2026 tertanggal 11 November 2026, yang menjadwalkan eksekusi pada Kamis, 19 November 2026, pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Eksekusi tersebut didasarkan pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 102/PEN.EKS/RL/2026/PN.TNG tertanggal 27 Oktober 2026, untuk melaksanakan Grosse Risalah Lelang Nomor: 57/06.02/2026-01 tertanggal 11 Februari 2026.

Objek yang akan dieksekusi adalah tanah seluas 259 meter persegi beserta bangunan di atasnya, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8673/Serua, yang dalam surat pengadilan disebut telah beralih nama ke atas nama Lina Wulandari.

Zainul Akmal menjelaskan, dasar utama permohonan penundaan adalah adanya transaksi jual beli yang menurut kliennya telah dilakukan dengan itikad baik jauh sebelum lelang tahun 2026.

Ia menyampaikan, Asmul Oktavian mengaku telah membeli objek tanah dan bangunan tersebut dari Ferry Ferdiansyah, dengan sepengetahuan istri penjual yakni Novita, S.E.

Transaksi itu dituangkan dalam dua akta otentik di hadapan Notaris Rahmawati, S.H., http://M.Kn., di Kota Serang, yakni Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 532 dan Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 534, keduanya tertanggal 20 Januari 2020.

Klien kami membeli objek tersebut dengan itikad baik. Transaksi dilakukan dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp2.106.000.000 dan dituangkan dalam akta notaris,” ujar Zainul dalam keterangannya.

Menurut Zainul, Asmul telah melakukan pembayaran sebesar Rp1.900.000.000 melalui transfer, dan sisanya secara tunai. Namun, Ferry disebut tidak pernah menyerahkan SHM Nomor 8673 sebagaimana dijanjikan.

Permohonan penundaan tersebut tidak hanya bersandar pada PPJB. Pihak kuasa hukum juga melampirkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 369/Pdt.G/2020/PN.Tng, yang diputuskan pada 12 Agustus 2020, dalam perkara Asmul Oktavian melawan Ferry Ferdiansyah atas objek yang sama.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim yang diketuai Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., dengan anggota Sri Suharini, S.H., M.H., dan Gatot Sarwadi, S.H., mengabulkan gugatan Asmul untuk sebagian dengan verstek, karena Ferry tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut.

Amar putusan itu antara lain menyatakan:

1. Menyatakan sah dan berharga surat perjanjian jual beli antara Asmul dan Ferry yang dibuat tanggal 20 Januari 2020 di hadapan Notaris Rahmawati, S.H., http://M.Kn. No. 532;

2. Menyatakan sah dan berharga surat perjanjian pengosongan rumah yang dibuat tanggal 20 Januari 2020 di hadapan Notaris yang sama No. 534;

3. Menyatakan Tergugat Ferry Ferdiansyah telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa SHM Nomor 8673 atas nama Ferry Ferdiansyah berupa tanah dan bangunan di Bukit Nusa Indah, Jalan Lelie Kav. 2013, luas tanah 259 m2, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp2.816.000.

“Putusan ini sudah berkekuatan hukum. Sejak 2020, pengadilan sudah menyatakan perjanjian jual beli sah dan menghukum Ferry untuk menyerahkan SHM 8673 kepada klien kami. Karena itu, eksekusi lelang tahun 2026 ini perlu dicermati ulang agar tidak salah sasaran,” kata Zainul melalui sambungan WhatsAppnya (16/11/2026)

Atas dasar itu, melalui surat permohonan tertanggal 16 November 2026, Zainul meminta Ketua Pengadilan Negeri Tangerang mempertimbangkan penundaan pelaksanaan eksekusi serta memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan kliennya.

Permohonan tersebut merujuk pada Surat Ukur Nomor 774/Serua/2017 tertanggal 29 April 2016 serta SHM Nomor 8673/Serua atas nama Ferry Ferdiansyah.

Zainul menilai, persoalan ini perlu mendapat perhatian agar kepentingan hukum pihak yang mengaku telah melakukan pembelian dengan itikad baik juga memperoleh pertimbangan secara proporsional sebelum eksekusi pengosongan dilakukan.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak penjual maupun pihak pemenang lelang mengenai substansi permohonan tersebut. Tanggapan Pengadilan Negeri Tangerang atas permohonan penundaan eksekusi juga belum tercantum dalam dokumen yang diterima.

Berita ini disusun berdasarkan keterangan kuasa hukum, salinan Putusan Nomor: 369/Pdt.G/2020/PN.Tng, dan dokumen pemberitahuan eksekusi yang diperlihatkan kepada wartawan. Hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait tetap terbuka demi menjaga keberimbangan pemberitaan. (Adt)

To Top