Connect with us

Reses Wakil Ketua DPRD Tangsel, Warga Pertanyakan Soal BPJS

Info DPRD

Reses Wakil Ketua DPRD Tangsel, Warga Pertanyakan Soal BPJS

TANGSEL- Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mulai melakukan reses ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Reses yang dilakukan Anggota DPRD Tangsel tersebut, untuk menyerap aspirasi masyarakat untuk dibawa ke dalam sidang paripurna melalui fraksi masing-masing anggota sebagai bahan pertimbangan rencana pembangunan yang ada di Dapil anggota dewan tersebut.

Tak terkecuali bagi Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel, Amar, yang menggelar resesnya di salah satu rumah makan kawasan Situ Gintung, Ciputat Timur, Senin (18/2/2019). Dimana, pada reses Tahun Anggaran 2019 ini, politikus Partai Hanura itu menyatakan bahwa sejak reses yang digelar pada Kamis (14/2/2019) lalu, masyarakat tak lagi mempermasalahkan soal infrastruktur yang ada di wilayahnya.

“Kalau infrastruktur, sudah jarang yang diusulkan warga Ciputat Timur. Karena sudah 95 persen terealisasi. Hanya sedikit perawatan untuk perbaikan infrastruktur itu,” kata Amar.

Meski jarang usulan pembangunan infrastruktur oleh warga, Amar menuturkan, bukan berarti warga tidak membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Sebab di beberapa titik pemukiman warga, Amar kerap melihat genangan air yang disebabkan oleh drainase yang rusak.

“Tinggal saluran-saluran air warga aja, itupun hanya dibeberapa titik terjadi genangan. Ini juga akan kita bahas dalam rapat paripurna reses nanti,” ujarnya.

Amar menjelaskan, sebagian besar masyarakat yang mengikuti reses, rata-rata menyampaikan soal asuransi BPJS.

“Klaim BPJS yang paling banyak disampaikan warga. Rata-rata pelayan BPJS,” pungkasnya.

Kendati demikian, Amar belum merinci berapa jumlah warga Ciputat Timur yang belum terdaftar menjadi peserta asuransi BPJS.

“Dari 477.000 warga Tangsel yang belum terdaftar BPJS, kita belum tau berapa warga Ciputat Timur yang tidak terdaftar. Kita masih nunggu laporannya,” tandasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya DPRD Kota Tangsel tahun 2019 ini sudah mengganggarkan Rp,136 miliar untuk warga yang tidak tercover program Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan. Hal ini sesuai Perpres 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, anggaran Rp,136 miliar tersebut rencananya dialokasikan untuk jaminan kesehatan bagi warga Tangsel yang belum masuk dalam program BPJS Kesehatan. (Ded)

Advertisement

Info SKPD

To Top