Kinerja DPRD Tangsel Menuai Cibiran

18.143.23.153- Masa jabatan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan segera berakhir. Ironinya, salah satu fungsi lembaga ini yakni legislasi ditengarai tak optimal. Selama tahun 2013 kemarin hanya mengesahkan 8 Peraturan Daerah (Perda) dan sedikitnya 4 rancangan Perda (Raperda) tak kunjung diselesaikan.

Kondisi demikian, kontan menuai cibiran dari banyak kalangan. Sebab, dewan dinilai kurang serius memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat. Namun sebaliknya, dewan justru lebih mementingkan urusan perjalanan dinas dibanding urusan daerah.

Cibiran itu di antaranya dilontarkan Pengamat Kebijakan Politik dari UIN Ciputat, Zaki Mubarok, setelah melihat kinerja para anggota DPRD Kota Tangsel.

“Saya pikir untuk saat ini kinerja para anggota dewan itu harus dipertanyakan,” kata Zaki penuh kecewa.

Ia mengungkapkan tidak jarang para anggota dewan melakukan kunjungan ke luar daerah dan mengikuti bimbingan teknnis (Bimtek), tetapi kegiatan tersebut sia-sia lantaran tidak diterapkan. “Seharusnya hasil Bimtek, kunjungan kerja dituangkan ke dalam Perda. Bukan hanya habiskan dana APBD tanpa menghasilkan apa-apa,” sesalnya.

Kepala Badan Hukum Setda Kota Tangsel Ade Iriana membenarkan, masih ada raperda yang diajukan eksekutif pada 2013, hingga kini belum dilakukan pembahasan untuk disahkan DPRD.

“Kita berharap sebelum terpilihnya dewan baru raperda ini bisa diselesaikan,” sindirnya.

Di antara raperda belum selesai pada 2013 yakni perubahan perda nomor 6 tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan raperda retribusi daerah.

“Untuk OPD terkait dengan pembentukan, penghapusan dan penggabungann unit satuan kerja perangkat daerah (SKPD). sedangkan untuk retribusi daerah menyangkut nama, obyek, subyek, retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan, dan lainnya,” beber Ade. (sumber: tangselpos/printing)