Wahidin Halim: Kesehatan Jadi Prioritas Utama di Provinsi Banten

Kesehatan menjadi prioritas utama bagi pemerintah Provinsi Banten. Demikan ditegaskan Gubernur Banten Wahidin Halim, dihadapan Menteri Kesehatan Nila Mueleok, dalam acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rekarnaskes) tahun 2018 di ICE BSD, Tangerang, Selasa (6/3/2018).

Pria yang akrab disapa WH, juga membeberkan pengalamannya dihadapan Menkes, kata WH mulai dari menjadi seorang Kepala Desa, Camat, Walikota, dan saat ini menjadi Gubernur Banten. WH optimistis bahwa program kesehatan cukup pakai Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan bisa berjalan dengan baik.

Pada kesempatan itu, WH juga meminta dukungan kepada Menteri Kesehatan RI, untuk menjadikan Banten sebagai obyek penelitan untuk pembangunan kesehatan. “Saya terima dengan senang hati apabila ibu punya program-program yang menawarkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten melalui kesehatan, dan ini yang memang sedang kita lakukan,” katanya.

WH membeberkan, bahwa 79% masyarakat Banten telah terdaftar di BPJS dan pemerintah Provinsi Banten juga telah membantu iuran BPJS tersebut bagi warga Banten. Tetapi sampai saat ini masih ada 2 juta penduduk Banten yang belum tercover BPJS.

“Kalau saya biayai dari APBD yang 2 juta itu, saya hitung sekitar 600 milyar. Kami tidak punya uang,” jelasnya.

“Boleh gak yang 2 juta ini kita tanggung tetapi ketika mereka sakit, bukan ketika dia bayar premi. Kita bayar ketika mereka masuk rumah sakit. Itu yang sebenarnya saya usulkan kepada Ibu Menteri maupun Pak Presiden,” pinta WH ke Menteri Kesehatan disela-sela sambutannya.

Ia juga menyebutkan bahwa sampai saat ini ketika ada masyarakat yang sakit mendadak belum mendapatkan BPJS siapa yang akan membiayai mereka yang tidak mampu. “Kalau mereka kedepan sudah punya premi masing-masing atau sanggup membayar ya silahkan, tapi saat ini kami ingin yang 2 juta itu kami bidik dan membayar mereka ketika sakit,” imbuhnya.

WH juga mengatakan, hal tersebut telah dilakulan-nya ketika masa ia (WH-red) menjadi Walikota dan hampir 2 juta penduduk Kota Tanggerang dijamin kesehatannya di rumah sakit walaupun seberapa lama dan seberapa parah sakit yang dialami masyarakat cukup dengan KTP bisa berobat gratis.

“Ya silahkan bu Menteri mau dipikirin silahkan mau tidak juga gapapa, tapi saya punya inisiatif seperti itu,” ungkap WH. (toid)