Connect with us

Satgas Covid-19 Desak Pemerintah Sediakan Posko PCR, Efek Menkes Kurang Peduli Kesehatan Jurnalis

INDONESIA OKE

Satgas Covid-19 Desak Pemerintah Sediakan Posko PCR, Efek Menkes Kurang Peduli Kesehatan Jurnalis

Berbagai kasus kematian, terdampak dan yang dirawat akibat virus corona semakin banyak. Pencegahan dari penyebaran virus covid -19 ini sepertinya tak pernah ada penyelesaiannya. Bahkan, program pemerintah yang dimulai dari PSBB, Kampung Tangguh, Isolasi Mandiri, PPKM Mikro, PPKM Darurat dan sampai ke PPKM Level 4 yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona masih belum optimal berjalan.

Terutama Jurnalis, tidak sedikit ada yang  menjadi korban keganasan virus covid-19. Bahkan merenggut nyawa para awak media.

Dalam upaya mewaspadai dampak berkepanjangan, para jurnalis sepakat membangun satgas penanganan covid bagi insan pers, juga telah mendapatkan respon baik oleh berbagai kalangan, namun disayangkan tidak bagi Menteri Kesehatan RI.

“Jadi kalau bisa, kami minta Kemenkes atau Dinkes tiap daerah membentuk posko. Posko itu kan bisa didirikan di Dinkes atau di setiap organisasi jurnalis yang ada di kota/kabupaten,” kata Ketua Satgas Covid Jurnalis, Hasan Al Habshy di Jakarta, saat dihubungi via selulernya.

Guna memudahkan para jurnalis yang terpapar, Hasan berharap para jurnalis diberikan ruang perawatan khusus seperti para tenaga kesehatan. Dia mengakui telah berupaya melakukan pertemuan dengan perwakilan Pemprov DKI Jakarta untuk para rekan jurnalis.

“Kita hubungkan ke Wagub DKI Ahmad Riza Patria dan ada zoom meeting yang dihadiri 70-an jurnalis kala itu. Wagub menghubungkan ke Dinkes DKI Jakarta untuk membantu kita, tapi saat meeting zoom itu Dinkes dipanggil-panggil dan waktunya dia untuk ngomong, dia bungkam, dia matiin kamera, matiin microfon,” ujar Hasan.

Sebagai bentuk dorongan moril, kata Hasan, Wagub DKI Jakarta Riza Patria telah mengirimkan bantuan dana pribadinya untuk Satgas Covid Jurnalis dan juga telah dibelikan oksigen konsentrator.

Saat ini, oksigen konsentrator tersebut dipinjamkan untuk rekan jurnalis yang membutuhkan.

Hasan juga menyebut tidak adanya respon baik dari Kemenkes atas usulannya itu.

“Saya japri Menkes dan respon ada stafnya yang akan kontak kita. Tapi sampai hari ini nggak ada yang kontak sama sekali. Betul, sampai hari ini belum ada bantuan atas nama pemerintah,” sambungnya.

Dia menyinggung keselamatan jurnalis dan keluarganya perlu diperhatikan, sehingga apabila hasilnya positif covid-19 maka akan cepat tertangani tanpa harus pulang ke rumah dan menjadi carrier untuk keluarga.

Sementara, melihat persoalan yang tak semestinya diacuhkan oleh Pemerintah, terkhusus Kementerian Kesehatan RI dan jajarannya di Dinkes Provinsi, Ketua Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa Opan ini angkat suara.

Dia menilai, sikap Menteri Kesehatan dan jajarannnya dianggap tak mampu menyelesaikan konflik kesehatan dan penanganan virus covid-19 bagi para awak media.

Pria yang akrab di sapa Opan, mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo dalam melakukan penanganan memutus penyebaran virus covid-19 melalui Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Namun, realisasinya masih belum bisa didengar di tingkat Provinsi, Kota atau pun Kabupaten.

“Jokowi sudah memberikan instruksi untuk seluruh jajaran pemerintah ditingkat Pusat, Provinsi, Kota/Kabupaten untuk fokus dan serius serta humanis dalam menjalankan tugas penanganan virus covid-19. Artinya, ketika instruksi tersebut telah diabaikan oleh Menkes dan Dinkes tingkat Provinsi, maka Jokowi harus turun langsung dong,” tutup Opan. (Red/SD).

To Top