Sengketa Aset SDIP-TKIP Memanas, Kunjungan UIN Jakarta dan Kemenag Picu Kepanikan Siswa

TANGERANG SELATAN – Polemik mengenai pengelolaan SD Islam Pembangunan (SDIP) dan TK Islam Pembangunan (TKIP) di Pamulang, Kota Tangerang Selatan, menjadi sorotan publik setelah Rektor UIN Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Asep Saepudin Jahar bersama unsur Kementerian Agama datangi lingkungan sekolah pada Kamis (4/6/2026).

Pantauan wartawan di lapangan, kunjungan dari kementerian Agama dan UIN Jakarta serta berubah menjadi aksi saling dorong hingga berhasil merusak pagar sekolah yang diklaim merupakan bagian asset Kementrian Agama yang tengah dikuasai pihak oleh yayasan Syarif Hidayatullah.

Kunjungan yang tak diterima oleh pihak yayasan berujung bentrok pada jam pulang kegiatan belajar mengajar di SD Islam Pembangunan Syarif Hidayatullah Pamulang hingga membuat wali murid dan siswa histeris.

Peristiwa itu merupakan buntut penguasaan lahan yang gencar dilakukan pihak UIN Jakarta terhadap aset-aset yang dikelola oleh Yayasan Syarif Hidayatullah (YSH) yang tengah berlangsung sejak lama.

Setelah dikonfirmasi terkait kunjungan dadakan tersebut, Kuasa Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Alwani, menjelaskan bahwa rombongan yang hadir terdiri dari unsur UIN Jakarta, Inspektorat Kementerian Agama, dan Biro Hukum Kementerian Agama.

Menurutnya, tujuan kedatangan mereka semata-mata untuk menyampaikan kebijakan pemerintah sekaligus menjalin komunikasi dengan pihak sekolah. Ia juga membantah adanya tudingan bahwa UIN datang untuk mengambil alih atau mengeksekusi aset yang saat ini masih menjadi objek sengketa.

“Kami tidak melakukan pengambilalihan, tidak mengeksekusi, dan tidak menguasai lokasi. Kedatangan kami hanya untuk menyampaikan sosialisasi terkait kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah,” ujar Alwani.

Menurutnya, kebijakan integrasi satuan pendidikan ke dalam pengelolaan BLU UIN Jakarta merupakan bagian dari keputusan pemerintah yang telah melalui proses pembahasan cukup panjang. UIN juga meyakini aset yang digunakan oleh SDIP dan TKIP merupakan aset negara yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama.

“Berbagai upaya komunikasi dan pendekatan persuasif kepada pihak yayasan telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir sebelum kebijakan tersebut dijalankan,” imbuhnya

Setelah berhasil tembus barikade, konsentrasi puluhan massa yang datang secara bergerombol mendapatkan pengawalan ketat dari sekuriti sekolah dibantu pegawai hingga wali murid mencoba menghalau laju massa yang berniat masuk ke dalam halaman.

Beruntung pihak kepolisian bergerak cepat ke lokasi. Tak lama setelah bernegosiasi, pihak UIN jakarta yang diwakili tim hukum serta salah satu Wakil Rektor (Warek) beranjak pergi dengan membawa massanya.

Di sisi lain, Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta menyampaikan keberatan atas kunjungan tersebut. Ketua Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta, Ilham Aufa, menilai seharusnya terdapat pemberitahuan atau surat resmi sebelum rombongan datang ke lingkungan sekolah.

Menurut Ilham, sengketa yang tengah berlangsung sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme hukum yang saat ini sedang ditempuh oleh para pihak, bukan melalui aktivitas yang berpotensi menimbulkan polemik di lapangan.

“Kalau memang ingin datang dan berdiskusi, seharusnya ada pemberitahuan resmi terlebih dahulu. Saat ini jalur hukum sedang berjalan dan itulah mekanisme yang seharusnya dihormati,” katanya.

Ilham juga menolak pandangan yang menyebut lahan SDIP dan TKIP sebagai aset negara. Ia menegaskan tanah yang digunakan sekolah berasal dari aset yayasan yang diperoleh melalui pembelian serta wakaf masyarakat.

“Kami meyakini tanah tersebut merupakan milik yayasan. Sebagian berasal dari wakaf dan sebagian dibeli oleh yayasan,” ujarnya.

Ilham turut menanggapi aksi dorong-dorongan oleh puluhan massa yang mencoba masuk ke dalam gerbang MP, Dia menilai peristiwa itu bertolak belakang dengan jati diri UIN Jakarta yang seharusnya menampilkan sisi berakhlakul karimah.

“Bagi saya sederhana, itu menunjukkan karakter mereka yang sesungguhnya,” tegasnya.

Merespon tindakan yang dinilai sebagai bentuk aksi premanisme, pihak yayasan memastikan akan segera mengambil langkah hukum. Apalagi keributan yang ditimbulkan membuat panik para peserta didik, hingga banyak yang mengalami trauma.

“Yang jelas pelaporan atas kejadian ini akan segera kita tempuh,” ucap Dewan Pembina Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta, Andi Syafrani, di lokasi yang sama.

Ia mengaku prihatin karena peristiwa tersebut terjadi di lingkungan pendidikan yang setiap hari digunakan oleh siswa TK dan SD untuk belajar.

Menurut Andi, perbedaan pandangan mengenai status aset maupun pengelolaan lembaga pendidikan seharusnya diselesaikan melalui proses hukum yang sedang berjalan sehingga tidak menimbulkan keresahan di lingkungan sekolah.

Ia mengatakan sejumlah siswa dan orang tua sempat merasa khawatir akibat situasi yang terjadi di lokasi. Karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat mengedepankan penyelesaian secara hukum dan dialog yang konstruktif. (Adt)