Percepatan Pembangunan Puspem Walikota Minta Bantuan Pemprov Banten

18.143.23.153- Walikota Tangerang  Selatan (Tangsel), Hj Airin Rachmy Diani, SH, MH, meminta kepada pemerintah Propinsi Banten membantu mengucurkan anggaran  untuk percepatan proses pembangunan Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangsel yakni, gedung  Keempat yang terdiri dari 6 lantai (terletak di depan Gedung SKPD 1) dan Gedung Parkir 4 lantai. Termasuk penanggulangan sampah dan banjir.

Hal itu, diungkapkannya pada saat kegiatan muyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Tangsel di Graha Widia Bakti Puspiptek, Serpong, Jumat (11/4) lalu. Selain itu, Airin juga memaparkan tentang enam prioritas pembangunan Tangsel sebagaimana mengacu pada visi dan misi pembangunan tahun 2011-2016. Yakni, pemantapan akses pelayanan infrastruktur dasar, perkuatan akses pelayanan pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pemantapan tatakelola pemerintahan dan peningkatan daya saing perekonomian.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Banten, Ir Widodo Hadi saat jumpa pers menjelaskan, bahwa usulan Walikota Tangsel, terkait percepatan pembangunan Puspem tentu saja akan dibahas khusus ditingkat propinsi Banten terlebih dulu.

“Percepatan pembangunan Puspemkot yang dimintakan walikota untuk gedung keempat dan lahan parkirnya yang dimintakan ke propinsi, tentu saja akan dibahas nanti. Ya dan tidaknya, tentu saja akan dibahas di DPRD Propinsi Banten nantinya,” kata Widodo.

Selain itu, lanjut Widodo, Propinsi juga akan membantu armada  untuk mengangkut sampah sebagaimana tahun sebelumnya, “fasilitasi akan persampahan tentunya akan menjadi perhatian dari pemerintah propinsi banten,” jelasnya.

Sementara terkait penanggulangan masalah banjir paparnya yakni, penataan dan revitalisasi drainase tentunya harus terkoneksi dengan drainase diperumahan. Sehingga  31 titik banjir yg belum tertangani serius dapat segera diatasi. “ Untuk memudahkan pembuangan tentunya harus ada jaringan drainase perkotaan sehingga air yang menggenang dijalan bisa dibuang. Perlu ada  hubungan dengan para pengembang sehingga ada interkoneksi dengan  seluruh drainase perkotaan,” urai Widodo.

Hal yang menjadi kewenangan pusat seperti banjir kali pesanggrahan akan menjadi pembahasan di Musrenbangnas pada 29-30 april nanti. “Propinsi senantiasa konsisten dalam memberikan bantuan keuangan kepada Kota Tangsel. Misalnya untuk fasilitasi jamkesda, distribusi raskin, dan Infrastruktur wilayah,” lanjutnya.

Melalui Bappeda, Widodo juga berjanji akan terus melakukan koordinasi secara intens yang tentu saja disampaikan secara tertulis yang nantinya akan dipilah. “Yang menjadi kewenangan propinsi akan masuk kedalam bantuan program dan kewenangan pusat nanti akan dibawa ke pemerintah pusat,” pungkasnya. (tro/to)