Pemkot Berupaya Tekan Laju Inflasi

18.143.23.153- Pemerintah Kota Tangerang Selatan memastikan akan mengambil keputusan yang strategis untuk menjaga laju inflasi dan asumsi makro lain demi menjaga kondisi perekonomian secara keseluruhan. Hal tersebut diketahui melalui acara yang digelar Bagian Perekonomian Setda pada kegiatan fasilitasi monitoring pengendalian inflasi di tengah terus meningkatnya harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok .

“Out putnya kita ingin mengetahui, seberapa besar angka inflasi yang terjadi di Kota Tangerang Selatan,” ungkap Sekretaris Daerah – Dudung E Diredja, di Bukit Pelayangan, Serpong, Rabu, 12 Maret 2013.

Ia menjelaskan, dengan menekan inflasi tentunya potensi para investor untuk melakukan ekspansi ke Kota Tangerang Selatan jadi terbuka luas. Pada pertemuan berikutnya, Pemerintah Daerah akan mengundang pelaku usaha dari perbankan, badan urusan logistik dan lain sebagainya untuk menekan inflasi dan menumbuhkembangkan dunia usaha.

“Semua pihak yang dilibatkan ini menjadi aktor dalam pengendalian perekonomian daerah,” ujar Dudung didampingi Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Tangerang Selatan – Yanuar.

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur perkembangan harga dari sejumlah barang dan jasa (paket komoditas) yang dibayar oleh konsumen/rumahtangga, khususnya konsumen di perkotaan. IHK hanya mengukur perubahan harga dan bukan tingkat harga.

Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang dan jasa yang secara umum IHK juga sering digunakan untuk pendekatan indeks biaya hidup (cost of living index).

Pentingnya angka inflasi yakni, sebagai bahan informasi dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Kedua, mengetahui perkembangan harga barang dan jasa berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup masyarakat. Indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran. Tingkat inflasi yang berfluktuasi tinggi menggambarkan besarnya ketidakpastian nilai uang. Inflasi yang rendah juga tidak menguntungkan perekonomian.

Faktor pemicu inflasi biasanya disebabkan oleh perubahan harga sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme pasar, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran barang dan jasa.

Manfaat angka inflasi diantaranya sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi mikro dan makro baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga atau masyarakat misalnya, dapat memanfaatkan inflasi untuk dasar penyesuai pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Angka inflasi dapat juga dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Dalam lingkup yang lebih luas (makro) angka inflasi menggambarkan kondisi atau stabilitas moneter dan perekonomian.

Di tempat sama, Asisten Daerah II Bidang Perekonomian dan Pembangunan – Ahadi, mengutarakan, butuh pendekatan secara formal kepada masyarakat dan para pedagang agar tidak menaikkan harga komoditas secara berlebihan. “Perlu ada moral suasion seperti sekarang ini dan kita katakan bahwa jangan dinaikkan harganya. Dengan upaya seperti ini, kita bisa atasi (inflasi),” utaranya.

Menurutnya, laju inflasi yang diperkirakan meningkat akibat peningkatan harga perlu diwaspadai karena dampaknya bisa mempengaruhi asumsi inflasi. “Tentunya kalau tidak hati-hati (inflasi) bisa cukup lama dan itu tidak baik. Jadi kita harus lawan dengan melakukan operasi pasar dan moral suasion karena di pengalaman-pengalaman negara lain juga begitu,” katanya.

Dengan upaya yang telah dilakukan tersebut, Ahadi mengharapkan laju inflasi dapat terjaga dan kestabilan harga komoditas pangan di daerah dapat terwujud. “Ini ada hubungannya dengan menjaga inflasi di daerah juga. Karena kita khawatir kalau inflasi di daerah meningkat,” ujar Ahadi.

“Keputusan yang harus diambil betul-betul keputusan strategis yang bukan manfaat-manfaat short term karena menjaga ekonomi makro yang stabil sama pentingnya dengan menjaga fiskal yang sehat, menjaga investasi yang baik dan sistem politik yang juga baik,” terangnya.

Acara tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, pimpinan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) staf ahli walikota dan sejumlah pejabat daerah lainnya. (BPTI)