Pilar Angkat Suara Soal Dugaan Korupsi Pengelolaan Sampah, Pemkot Tangsel Tidak Akan Tolerir Pelanggaran Hukum

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, memberikan keterangan terkait dugaan kasus korupsi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tangsel.

Dalam pernyataannya di lobbi Gedung Pemerintah Kota Tangsel, Ciputat, Pilar menegaskan bahwa pihaknya akan menghormati proses hukum yang berlaku.

Menurut Pilar, Wali Kota Benyamin Davnie juga telah menegaskan sikap tegas pemerintah dalam menindak pelanggaran hukum.

“Kalau memang ada pelanggaran secara hukum, ya harus mengikuti proses. Pimpinan tidak mentolerir adanya pelanggaran hukum dalam bentuk apa pun, termasuk masalah seperti ini,” ujar Pilar (7/2/2025)

Ia juga berharap pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini dapat mengikuti proses hukum dengan baik agar masyarakat mendapatkan kejelasan.

“Proses hukum harus dijalani sesuai aturan,” tambahnya.

Terkait dampak kasus ini terhadap kerja sama pengelolaan sampah antara pemkot dengan PT. EPP, Pilar menilai bahwa hal tersebut tidak berpengaruh secara langsung.

“Kalau tidak salah, ini permasalahan teknis di lapangan. Saya dengar itu bukan soal pengolahan, melainkan pengangkutan. Seharusnya dinas terkait bisa memberikan penjelasan lebih lanjut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pilar menegaskan bahwa operasional pembuangan sampah di Tangerang Selatan harus tetap berjalan lancar meskipun ada permasalahan hukum.

“Setiap hari ada ratusan ton sampah yang harus dibuang. Jangan sampai permasalahan ini mengganggu proses operasional,” tegasnya.

Ia juga menyarankan agar pertanyaan teknis mengenai kerja sama dan kontrak pengelolaan sampah diarahkan langsung ke bidang persampahan di DLH Tangsel.

“Silakan tanyakan ke pihak terkait, karena saat ini mereka sedang menjalani proses hukum,” tutupnya.

Dugaan kasus korupsi di DLH Tangsel saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan berkomitmen untuk mendukung upaya penegakan hukum demi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. (Adt/one)