Terkait Enam Pendemo yang Ditangkap, Adib Miftahul: Bagaimana Supremasi Hukum Nanti

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nusantara (KPN) Adib Miftahul menanggapi video singkat Komite Persatuan Pemuda Mahasiswa Banten, yang menyatakan sikap terkait dengan ditangkapnya enam buruh yang diduga masuk ke dalam kantor gubernur Banten pada Rabu (22/12) lalu.

Dari isi video tersebut, Komite Persatuan Pemuda Mahasiswa Banten memiliki tiga tuntutan, diantaranya:

1. Mendukung perjuangan kawan-kawan buruh di Banten dalam menuntut upah layak.

2. Mengecam dan menuntut permohonan maaf dari Gubernur Banten, Wahidi. Halim kepada kaum buruh dan rakyat di Banten atas tindakan arogan, brutal, anti-demokrasi, dan anti-kepentingan rakyat yang dilakukannya.

3. Bebaskan tanpa syarat lima orang kawan buruh Banten yang di tahan Polda Banten.

Saat dikonfirmasi wartawan melalui WhatsApp, Adib mengatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut adalah suatu kewajaran.

“Persoalan ada mahasiswa yang mengatakan bahwa WH anti-demokrasi, ya, wajar-wajar saja. Ini kan ruang publik. Perspektif itu tergantung siapa yang mau mengatakan,” ungkapnya, Selasa (28/12/2021).

Adib mengutarakan bahwa dirinya termasuk pengamat yang mendukung kebijakan WH.

Menurut Adib, ada sebuah siklus yang perlu dipahami mengenai buruh. Dia menduga, banyaknya masyarakat berkomentar, karena tidak memahami secara utuh.

Dari hasil analisa jauh Adib, pertama jarang ada pemimpin yang tegas.

“Alasannya begini, kalau soal politik misalnya, harusnya WH mendukung buruh. Toh dia tidak merasa berkorban, kan. Golnya itu ada di pengusaha. Tapi kan itu tidak dilakukan, dia rela mengambil kebijakan non-populis, tetapi dia mengikuti apa yang dikatakan oleh undang-undang,” terangnya.

Selain itu, ucap Adib, formula upah buruh itu yang menentukan pusat. Seyogyanya hak buruh harus dijaga, namun pengusaha juga harus diakomodir dengan regulasi yang ditentukan oleh pemerintah. Sehingga ada sebuah langkah tegas.

Lanjut yang kedua, Adib melihat bahwa WH ingin menjaga iklim investasi di Banten.

Menurutnya, Banten sekarang salah satu zona merah yang banyak pengusaha enggan datang ke Banten, lebih memilih ke Jawa Tengah. Alasannya karena ongkos kerja tinggi, produktivitas diyakini lebih baik yang ada di Jawa Tengah, aksesibilitas pengusaha juga dekat ke terminal, pelabuhan.

“Nah ujungnya apa kalau tidak menjaga investasi? Ada pengangguran di situ. Ya, naik upah terus kalau pengusahanya gak kuat gimana? Jadi harus ada win win solution. Menyangkut buruh harus dijaga, namun pengusaha juga harus dijaga juga iklim investasinya,” jelasnya.

Terkait kejadian pendemo masuk ke dalam kantor gubernur, Adib menilai terlalu dipolitisir.

“kalau saya lihat, ada penunggang gelap soal aksi buruh ke kantor gubernur kemarin. Saya selalu mengatakan bahwa ada internal dan eksternal yang harus bertanggungjawab, tetapi objek vital nasional ini gagal dijaga oleh mereka dan gak ada yang lapor,” cetusnya.

Atas kejadian itu, ada 6 pendemo yang diamankan. Adib menanggapi bahwa itu hal yang biasa dan harus bisa dipahami.

Ya biasakan, kalau pelanggaran itu, kalau tidak ditindak dengan kaidah hukum yang berlaku, bagaimana supremasi hukum nanti. Saya kira, harusnya bisa dipahami. Ini tergantung perspektif mana kita melihatnya,” pungkasnya. (SD)