Dirut Bank Banten Ajak Pemda Kabupaten/Kota Bangun Ekonomi Daerah dengan Kebersamaan

Direktur Utama (Dirut) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) Agus Syabarrudin, menceritakan pengalaman awal mendapatkan amanah sebagai Dirut saat bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh dan kepala daerah di Provinsi Banten.

Tokoh yang ditemui antara lain Ketua Kadin Mulyadi Jayabaya (JB), Anggota DPR RI Dimyati Natakusumah, Ketua Paguyuban Urang Banten (PUB) Taufiqurrahman Ruki, dan juga seluruh kepala daerah.

Agus mengatakan, silaturahmi ini bagian dari upaya untuk membangun kepercayaan dan semangat kebersamaan dengan seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Banten.

“Jadi awal saya menjabat, saya mendatangi dan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh dan kepala daerah. Saya bicara untuk bagaimana membangun ekonomi Provinsi Banten dengan kebersamaan,” ujarnya saat jadi pembicara di Forum Rakernas SMSI di Jakarta, Rabu (8/12/2021).

Diketahui hingga saat ini, saham Pemerintah Daerah pada Bank Banten baru, hanya dimiliki oleh Pemprov Banten melalui BUMD PT BGD. Sedangkan, 8 kabupaten/kota lainnya di Banten belum ada yang ikut serta dalam investasi di Bank Banten.

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) juga baru hanya Pemprov Banten yang menyimpannya di Bank Banten. Tapi kebijakan ini belum diikuti oleh 8 Pemda lainnya di Banten.

Menyikapi kondisi ini, Dirut Bank Banten menjelaskan, analisanya berdasarkan masukan dari tokoh dan kepala daerah yang sempat ditemui.

“Dari stakeholder yang saya temui, mereka sebenarnya ingin dan ada minat untuk bersama-sama membangun ekonomi daerah. Tapi memang penilaian mereka, Bank Banten ini sebenarnya berbeda dengan BPD yang lain. Kalau Bank Banten sahamnya milik BUMD yakni PT BGD, jadi cucu Pemprov. Memang seharusnya lepas dari BUMD PT BGD, karena kalau BPD yang lain pemegang sahamnya langsung pemerintah,” jelas Agus

Agus optimis bahwa Bank Banten ke depan akan mendapat dukungan dari Pemda Kabupaten/Kota di Banten.

“Sebenarnya minat (Pemda Kabupaten/Kota) itu sudah ada, kesadaran (berinvestasi) itu sudah ada, mudah-mudahan di tahun 2022 nanti akan ada realisasi. Kita tunggu saja progressnya, mudah-mudahan minimal yang RKUD dari Pemda bisa masuk,” tandasnya. (Red/*).