Tingkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia, PP GPII Selenggarakan Diskusi

Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) menyelenggarakan diskusi bertema “Pemahaman Demokrasi untuk Kalangan Pelajar dan Pemuda”. Diskusi ini berlangsung di Pelataran Sekretariat PP GPII yang bertempat di Jalan Menteng Raya, No. 58, pada Rabu, 25 November 2020.

Menurut Rizal. R. Sutanbagindo diskusi ini ditujukan agar kualitas demokrasi Indonesia semakin membaik, karena dalam kurun waktu ke belakang bentuk-bentuk penyampaian pendapat oleh masyarakat di muka umum dicederai oleh aksi kekerasan baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh aparat kepolisian.

“Diskusi ini kami selenggarakan agar masyarakat muda memahami hak-hak politik mereka yang akan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

Hal ini diperkuat dengan pemaparan oleh salah satu pembicara diskusi Yulius Carlos Wawo dari Rumah Milenial Indonesia, Wawo menyampaikan bahwa setiap warga negara dijamin oleh hukum dari sumber hukum Indonesia yakni Pancasila, UUD 1945, hingga seluruh turunannya yang tercantum dalam Undang-undang, Perkap Polri, hingga Peraturan Pemerintah.

“Setiap warga negara termasuk kaum pelajar dan pemuda memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, dan siapapun yang menghalangi proses menyatakan pendapat di muka umum, dapat dihukum dengan pidana seperti yang diatur dalam UU No.9 tahun 1998,” tekan mantan Ketua Umum GMKI Jakarta tersebut.

Pada kesempatan diskusi tersebut juga disampaikan tentang keterlibatan pelajar dalam proses demonstrasi yang seringkali dituduh ditunggangi atau tidak mengerti persoalan, Miftahuddin selaku pembicara dari pihak GPII menyatakan bahwa peran pelajar dalam proses demokrasi layak diapresiasi karena mereka telah melek politik sejak usia dini, seharusnya proses pendidikan politik seperti diskusi ini dilakukan parpol, namun kita tak bisa berharap banyak pada parpol, organisasi masyarakat lah yang harus menjemput bola untuk melakukan proses pendidikan politik hingga ke tingkat bawah.

Selain itu, pembicara selanjutnya Taufan Ikhsan Tuarita Sekjend PB HMI turut menyampaikan agar proses pendidikan politik tidak berhenti sampai disini, melalui organisasi-organisasi pelajar dan pemuda pendidikan politik untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Taufan juga menekankan agar pihak aparat taat kepada hukum yang mengatur tentang hak penyampaian pendapat di muka umum sehingga tidak terjadi lagi kekerasan terhadap para pemuda dan pelajar.

“Pemuda dan pelajar adalah masa depan bagi bangsa Indonesia, sudah selayaknya mereka yang melek politik difasilitasi bukan direpresi, diberikan pengetahuan akan hak-hak mereka dalam menyampaikan pendapat, karena di tahun-tahun mendatang, nasib rakyat Indonesia berada di tangan mereka,” tandasnya.