Muhammad Aziz: Argumen Zaki Mubarak Bertolak Belakang

18.143.23.153- Sekretaris Fraksi Golkar di DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Muhammad Azis meluruskan pandangan yang menyebut rencana pembangunan di Kota Tangsel belum terealisasi. Sebagaimana diutarakan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak.

“Zaki ternyata keliru dalam memaparkan penilaiannya soal Pasar Ciputat. Pernyataan dan argumennya bertolak belakang,” kata Azis dalam siaran persnya, Rabu (12/8/2015).

Menurut Azis, tolak ukur yang digunakan Zaki dalam menilai pembangunan Kota Tangsel adalah revitalisasi Pasar Ciputat. Padahal, dirinya juga menyadari kalau proses penyerahan Pasar Ciputat dari Kabupaten Tangerang ke Pemerintah Kota Tangsel belum tuntas.

Terkait dengan persoalan kesehatan dan pendidikan, yang juga dinilai pengamat tersebut belum maksimal diluruskan oleh Azis. Kata dia, pernyataan tersebut tidak didasari dengan data dan fakta, karena fakta yang terjadi di lapangan baru saja ada penambahan tiga Puskesmas baru di kota yang dipimpin Wali Kota Airin Rachmi Diany itu, di Pondok Cabe Ilir, Bambu Apus, dan Lengkong Wetan.

“Tiga Puskesmas yang dibangun demi melengkapi Puskesmas yang sudah ada di wilayah Kota Tangsel. Sebelumnya, Kota Tangsel sudah memiliki 25 Puskesmas, 21 di antaranya sudah melayani pasien rawat inap, dan banyak lagi prestasi yang sudah dilakukan Wali Kota Airin untuk membangun Kota Tangsel,” tuturnya.

Azis menekankan, pembangunan di segala sektor di Kota Tangsel harus dilihat berdasarkan fakta dan jangan hanya sekadar beragumen. Sehingga tidak terkesan mendiskriminasi kepala daerah yang saat ini sedang memimpin.

“Acuan yang dapat digunakan untuk menilai Airin dan Benyamin berhasil dalam merealisasikan visi dan misi yang disampaikan keduanya dalam pilkada 2010 itu kini tertuang dalam konsep RPJMD. Jadi kalau menilai gagal atau tidak lihat RPJMD atau fakta di lapangan yang merupakan realisasi dari RPJMD tersebut. Menurut saya semua berjalan dengan baik,” tuturnya.

Termasuk dalam sektor membangun pemerintahan yang baik dan bersih (Good Corporate Governance/GCG), Zaki juga dianggap tidak melihat fakta di lapangan lantaran menilai Airin belum menunjukan prestasinya di sektor tersebut. Menurut Azis, hal tersebut tidak benar, karena upaya yang dilakukan Airin dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik sudah berjalan.

Di antaranya, sambung Azis, berbagai kebijakan yang dibuat Airin dan wakilnya Benyamin Davnie seperti pelayanan perizinan satu atap, izin online “one day clear”, Musrenbang online, SIMRAL dan lain-lain, sudah direalisasikan. Di mana, kebijakan tersebut merupakan keinginan Airin untuk menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi. Terlebih, Airin juga menerima ajakan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan integritas aparatur pemerintahan.

“Di antaranya meliputi integritas eksternal yang teridiri dari indeks korupsi, indeks transparansi, dan indeks akuntabilitas. Sedangkan integritas internal terdiri atas dua bagian yaitu integritas budaya dan integritas kerja, ini semua untuk GCB yang dimaksud tadi, penilaian integritas, ” ujarnya. (kts/to)