Keliling Kelurahan, Pemkot Tangsel Lakukan Monev RPJMD

18.143.23.153- Melakukan Monitoring dan Evaluasi RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten, maupun Kota, berarti menjadikan dokumen RPJMD sebagai tolok ukur monitoring dan evaluasi RPJMD.

Tentu saja yang ditelaah tidak sekedar kekonsistenan dokumen RPJMD dengan program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan oleh setiap SKPD, langkah lain yang perlu ditempuh adalah memonitor setiap kegiatan, agar berlangsung dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Pemkot Tangerang Selatan ini dalam hal evaluasi RPJMD merupakan kedua kalinya setelah sebelumnya dilakukan di tingkat Kecamatan, hingga saat ini berlangsung di tingkat Kelurahan se-Tangerang Selatan.

Bertempat di Kelurahan Bakti Jaya, Kec. Setu dihadiri oleh Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany secara langsung beserta jajaran SKPD seperti, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Teddy Meiyadi, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Toto Sudarto, Kepala Dinas Tata Kota Bangunan dan Permukiman (DTKBP) Dendi Prianda, dan Camat Setu, Wahyudi Leksono selaku tuan rumah.

Dalam Kesempatan pertama Airin Tak banyak bicara. Ia menjelaskan hasil pembangunan yang sudah disepakati dalam RPJMD Tangsel 2011-2015 melalui tayangan audio visual. “Saya sengaja minta Bappeda untuk membuat video hasil pembangunan dan yang akan dilakukan, supaya masyarakat yang hadir saat ini dapat melihatnya dalam tayangan tersebut,” papar Airin, Kamis (25/7).

Di dalam tayangan video tampak pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pemkot Tangsel seperti, jalan-jalan lingkungan yang sudah diperbaiki di Kota Tangsel hampir 50 persen telah mulus, 405 saluran kali dilakukan perbaikan, 795 sekolah yang diperbaharui gedung-gedung beserta ruang kelasnya, Pembangunan 22 Puskesmas, serta gedung kesatu dan kedua Rumah Sakit Umum Tangsel. (Baca juga: Ini Kondisi Jalan di Kota Tangsel)

Sementara Camat Setu Kota Tangerang Selatan Wahyudi yang turut hadir dalam acara ini menjelaskan bahwa adanya monitoring dan evaluasi RPJMD tingkat Kelurahan ini guna memberitahukan kepada masyarakat mengenai apa saja yang sudah oleh Pemkot Tangerang Selatan dibawah kepemimpinan Airin selamat kurang lebih 5 tahun kebelakang dan juga rencana-rencana pembangunan jangka panjang yang segera akan berjalan.

Pada kesempatan tersebut ada beberapa warga yang bertanya kepada Walikota Tangsel mengenai kondisi Jalan Siliwangi yang rusak dan berlubang. Dengan penuh kesabaran Airin menjelaskan kepada masyarakat mengenai status Jalan Siliwangi. Dirinya pun telah berupaya mendorong Pemprov Banten untuk segera memperbaiki.

“Bapak-bapak mungkin belum tahu (status jalan Siliwangi), tidak apa-apa saya kasih tahu sekarang. Jalan Siliwangi tanggungjawabnya Pemprov Banten dan sekarang akan segera diperbaiki, kontraktornya perusahaan BUMN. Insyaallah ke depan jalan itu mulus dan lebar sampai Ciputat,” papar Airin. (Baca juga: Tinjau Jalan Rusak, Airin Ajak Kadis DBMTR Banten Keliling Tangsel Naik Motor)

Airin berharap masyarakat juga harus berperan aktif dalam membantu Pemkot Tangsel seperti memantau apa yang sedang dikerjakan agar hasil pembangunan bisa tercapai secara maksimal.

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Toto Sudarto menerangkan kepada warga bahwa memang masih ada kekurangan Disdukcapil didalam penyelesaian KTP-elektronik (e-KTP).

Beberapa warga juga menyampaikan keluhannya mengenai lambatnya proses penyerahan e-KTP tersebut di Kelurahan tempat ia tinggal, namun Toto sendiri menambahkan bahwa memang ada kendala dalam percetakan e-KTP tersebut dikarenakan tidak dilakukan di Tangsel namun harus menunggu dari pihak Kemendagri. (Baca juga: Layanan Akta Lahir Disdukcapil Tangsel Diserbu Warga)

Dari jumlah 14.000 warga yang ada dan tinggal di Kelurahan Bakti Jaya masih ada sekitar kurang lebih 1.500 warga yang belum melakukan perekaman untuk e-KTP, untuk itu Kadisdukcapil meminta kerja sama juga dari para RT/RW untuk mendata warganya jika ada yang belum melakukan perekaman. (hms/te/to)