Anggota Dewan Pertanyakan Pelaksanaan Rekomendasi

18.143.23.153- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mempertanyakan empat rekomendasi yang dikeluarkan Komisi II DPRD Kota Tangsel, terkait polemik yang terjadi di RSUD Kota Tangsel beberapa hari ke belakang ini.

Sayang, DPRD Kota Tangsel gagal mendapat penjelasan dari Dinkes Kota Tangsel selaku wakil dari Pemkot Tangsel, setelah Kepala Dinkes Kota Tangsel Dadang M.Epid mangkir dari pertemuan mediasi di gedung DPRD Kota Tangsel, Senin (30/9/2013),

Seperti dilansir Koran Tempo, Selasa (1/10/2013), Ketua Komisi II DPRD Kota Tangsel Siti Chadijah mengatakan, penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel yang terkait berbagai masalah tidak dapat diwakilkan. Sementara, dalam pertemuan yang hanya berlangsung 10 menit, yang hadir hanya kepala bidang di Dinkes Tangsel.

“Kami ingin mengetahui apakah empat rekomendasi yang pernah diajukan sudah selesai atau belum,” ujar Siti.

Sebelumnya, Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diani diminta DPRD Kota Tangsel agar segera mengganti Direktur Utama RSUD Kota Tangsel Neng Ulfa yang bukan berasal dari tenaga medis. Untuk melakukan penggantian Dirut RSUD Kota Tangsel, Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany harus mengacu pada Permenkes dan peraturan yang berlaku.

Pernyataan tersebut adalah salah satu dari empat kesepakatan Komisi II DPRD Kota Tangsel yang dikeluarkan untuk Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan manajemen RSUD Kota Tangsel, terkait polemik yang terjadi di RSUD Kota Tangsel yang memicu unjuk rasa sejumlah tenaga medis di rumah sakit pemerintah itu.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tangsel Siti Chadijah kepada wartawan, Rabu (25/9/2013) mengatakan, empat butir rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Kota Tangsel harus dilaksanakan manajemen RSUD Kota Tangsel, Dinas Kesehatan Kota Tangsel, dan Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diani. (source: bantenhits.com)