Connect with us

DPRD Digoyang Isu Calo PNS

Info DPRD

DPRD Digoyang Isu Calo PNS

18.143.23.153- Isu negatif kembali menggoyang DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Kali ini lembaga wakil rakyat itu dituding terlibat praktik percaloan penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya pegawai kategori K2 (honorer).

Dari informasi yang dikutip Bantentoday.com, modus percaloan itu dengan menggunakan sejumlah kode dengan gambar garpu, mobil, pesawat, jengkol, kapal selam, gelas dan lainnya. Kode-kode itu disinyalir adalah nama-nama para anggota dewan yang menjadi penjamin. Para pegawai honorer juga dimintai sejumlah uang hingga jutaan rupiah. “Isunya sih sudah 90 persen,” kata salah seorang narasumber yang namanya minta tidak ditulis, Selasa (17/9/2013).

“Tapi kami masih terus mengumpulkan bukti-bukti.” Kepala Bidang (Kabid) Kepegawaian, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangsel, Ade Setiawan yang dikonfirmasi terpisah membenarkan isu praktik percaloan itu.  Ia mengaku beberapa hari lalu didatangi tamu dari Bogor. Tamu tersebut memperlihatkan surat perjanjian yang telah ditandatangi oknum anggota DPRD Kota Tangsel, setelah dirinya menyerahkan sejumlah uang. “Sudah ada yang datang ke kantor menagih janji karena merasa sudah membayar untuk masuk PNS. Saya jawab, sama siapa kasihnya? minta saja sama dia,” ujar Ade.

Menurut Ade, saat ini lowongan CPNS dari jalur umum untuk Kota Tangsel memang sudah dibuka. Kuota PNS yang di Kota Tangsel sebanyak 100 orang. Formasi yang dibutuhkan antara lain 55 tenaga pendidikan, 35 tenaga kesehatan dan 10 tenaga teknis. Sementara itu untuk honorer K2 yang akan diangkat menjadi CPNS, sebanyak 1.659 akan mengikuti ujian Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang. Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel, Syihabuddin membantah keras praktik percaloan PNS yang melibatkan para anggota dewan. “Namanya isu ya pasti ada saja. Kalau datanya ada, jelas pasti ditelusuri,” tandasnya. Namun politisi Partai Golkar ini menegaskan, bahwa selama ini kebenaran soal keterlibatan anggota dewan dalam percaloan PNS susah dibuktikan kebenarannya. (sm)

Continue Reading
Advertisement
You may also like...
To Top