Cegah Politik Uang, PKG Desak Pemerintah Desain UU Pilkada Demi Kedaulatan

Acara yang bertajuk “Urgensi Mewujudkan Pilkada Demokratis dan Berkualitas Tantangan dan Harapan,” kembali di suarakan melalui forum diskusi oleh Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PKG) dengan mengundang seluruh institusi dan lembaga terkait.

Pada kesempatan tersebut, ketua umum PKG, Bursah Zarnubi mengungkapkan tentang konsekwensi pesta demokrasi yang akan berlangsung di seluruh Indonesia.

Menurutnya, implementasi gagasan atau ide dari kementerian dalam negeri akan membentur banyak hambatan menuju kekedaulatan rakyat.

“Urgensi mewujudkan pilkada yang demokratis dan berkualitas karna kita dalam beberapa tahun ini mengalami polemik yang cukup menggairahkan di kehidupan berdemokrasi, tentunya menyangkut konsekuensi pilkada selama ini. Baik itu pilkada langsung, ataupun pilkada melalui anggota DPRD yang di kritik banyak orang, kemudian dianggap hanya mewakili kepentingan DPRD dan elit politik lokal, sehingga timbul UU untuk pemilihan secara langsung meletakkan keadulatan rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara demokratis dan langsung,” ungkap Bursah

Ia melanjutkan, point yang utama sering di temui di wilayah adalah faktor money politik atau politik uang.

“Nah polemik pertama perlu kita catat adalah salah satu hal yang menyangkut money politik. Kemudian, partai sangat menentukan bagi calon maupun arah pilkada. Dan berbagai konsekuensinya. Itu menimbulkan masalah dalam membangun arsitektur atau desain pilkada kita yang kami kira cukup memadai, bisa disesuaikan dengan tuntutan zaman dan aspirasi publik,” sambung Bursah

Belakangan ini, timbul juga berbagai pemikiran, baik dari pemerintah yang diwakili kemendagri, soal kemungkinan evaluasi pilkada yang mesti terjadi.

“Baik kemungkinan asimetri yang selama ini simetris, atau kita perlu menformat kembali pilkada yang paling cocok dengan ke khasan satu daerah, atau sejarah yang sebetulnya sudah dilaksanakan baik itu papua, jogja, maupun aceh dan lain sebagainya,” lanjutnya di Hotel Darmawangsa, Jakarta Selatan. Senin (9/3/2020)

Oleh sebab itu PKG mengadakan diskusi dan mengundang pengambil kebijakan pada hari ini, yakni mendagri, para pengamat pemilu, dan juga praktisi demokrasi atas pernyataannya, yang perlu di respon dalam rangka memberikan kontribusi untuk pengambilan kebijakan.

“Intinya, bongkar pasang pilkada ini harus kita hentikan. Karena bangsa ini memerlukan satu pemikiran sentral agar tidak mengganggu pembangunan. Jadi apakah konsekuensi yang negatif selama ini kita perbaiki atau didesain pilkadanya. Karena ini mesti sinkron,” kata Bursah

PKG juga menilai, pilkada tidak boleh menimbulkan disintegrasi bangsa karena tujuan pilkada untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah, melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.

“Bisa saja kita mestinya memulai mendesain UU sehingga payung hukumnya kuat, dan semua yang bermain di luar jalur konstitusi sehingga bisa diambil tindakan hukum,” paparnya. (adt)