Proyek Pembangunan Sekolah di Pandeglang Bermasalah, KNPI Surati Dinas Pendidikan

Proyek pembangunan sekolah dalam bentuk rehabilitasi maupun revitalisasi ruang kelas ditingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pandeglang, yang dilakukan pengusaha konstruksi alias Kontraktor selaku pihak ketiga, tak luput dari adanya praktek pengurangan kualitas bangunan.

Padahal, dalam mekanisme pembangunan fisik, Pemerintah sudah mengeluarkan standar dimana itu diatur secara rinci dalam Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis), agar semua pembangunan yang dilakukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu berkualitas, efisien dan transparan.

Merespon hal itu, Sekretaris Jenderal Komunitas Pemuda Nasional Independen (KNPI) Plat Merah, Iding Gunadi mengatakan, pihaknya meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang segera turun tangan.

Menurut Iding, ada tiga faktor yang menjadi pemicu kenapa banyak pihak ketiga (Kontraktor) yang melakukan hal itu di Kabupaten Pandeglang.

Dia menjelaskan bahwa, hal itu disebabkan karena, tidak adanya monitoring dari pihak Dinas, dan adanya permainan antara pihak Dinas dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta tidak adanya pengawasan dari anggota DPRD Pandeglang, yang tugasnya mengawasi jalannya pembangunan.

“Kalau sudah begini, Dinas Pendidikan harus segeta turun tangan, gunakan fungsi monitoringnya. Kemudian juga anggota Dewan juga harus mengawasi proses pembangunan itu. Kemudian juga kalau di Pandeglang, ini sudah menjadi rahasia umum bahwa, ULP dan Dinas juga diduga sering melakukan konspirasi atau kongkalikong.” kata Iding, Kamis, 24/06) saat berbincang dengan Wartawan, di Caffe, Pagelaran.

“Oleh karena itu, kami sudah melayangkan surat audiensi kepada Dinas Pendidikan. Kami juga meminta kepada pihak dinas, untuk menghadirkan para pengusaha APBD yang kami duga bermasalah itu, ketika kami audiensi,” tegasnya.

Berdasarkan hasil temuan wartawan di lapangan, di beberapa tempat ada banyak proyek pembangunan sekolah dari tingkat Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama, dalam bentuk rehabilitasi dan revitalisasi ruang kelas yang diduga bermasalah asal-asalan.

Salah satunya, proyek rehabilitasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Montor 2 di Kecamatan Pagelaran yang dikerjakan Perseroan Komoditer alias CV (ACS), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300 Juta Lebih.

Kemudian, proyek rehabilitasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Manglid Kecamatan Cibitung yang dikerjakan Perseroan Komoditer alias CV WWJ Mandiri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400 Juta Lebih.

Hal yang sama juga terjadi pada proyek Revitalisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Pagelaran di Jl. Raya Pagelaran-Bama, Kampung Sawah, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang yang dikerjakan PT (BPK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Lima Ratus Juta Lebih.

Diketahui sebelumnya, PT (BPK) salah satu perusahaan yang menggarap proyek rehab sekolah di SMPN 1 Pagelaran itu, sempat disorot banyak pihak pada tahun 2019 karena menggarap proyek Revitalisasi tempat wisata di Cilegon sebesar Rp. 800 Juta.

Namun demikian, Masyarakat Lingkungan Rawa Arum, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon itu mengeluhkan, karena banyaknya tumbuhan eceng gondok di Situ Rawa Arum yang digadang-gadang akan menjadi salah satu obyek wisata Pemkot Cilegon tersebut. (Red).