Sekjen Kemendagri Minta Pemda Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo meminta Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten/Kota untuk mengevaluasi setiap perkembangan Desa dan Kelurahan agar penyelenggaraan Pemerintah dapat lebih optimal dan terarah. Hal itu dikatakannya saat menghadiri Kegiatan Temu Karya Nasional Juara Lomba Desa dan Kelurahan (Pindeskel) Tahun 2019 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (15/08/19).

“Kami menghimbau kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota agar mendorong pengisian dan pemutakhiran data profil Desa dan Kelurahan sesuai dengan amanat permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Anggaran Pendapan Belanja Daerah tahun 2020 untuk dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan pengalokasian anggaran untuk melakukan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan serta profilnya, sehingga penyelenggaraan Pemerintah dapat lebih optimal dan terarah,” kata Hadi.

Hadi melanjutkan, pada tanggal 28 Mei 2019, Indonesia berhasil meningkatkan daya saingnya dari peringkat ke 41 menjadi peringkat ke 32, salah satu faktornya ada pada sinergi Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karenanya, ia menekankan data dan informasi setiap Desa dan Kelurahan untuk terus diperbaharui dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Salah satu hal yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing adalah diperlukannya data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan pada tingkatan Desa/Kelurahan. Saya yakin, data profil Desa/Kelurahan yang valid akan mampu mengakselerasi dan memperkuat pencapaian daya saing Indonesia,” ujarnya.

Menurut Hadi, evaluasi tingkat perkembangan Desa/Kelurahan juga akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

“Evaluasi tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah pintu menuju rumah besar janji kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pada pintu ini, sebagai ajang terealisasinya harapan Pemerintah terhadap implementasi kebijakan Pembinaan Pemerintah Desa dan Kelurahan,” kata Hadi.

Baginya, kegiatan Temu Karya Nasional Juara Lomba Desa dan Kelurahan (Pindeskel) yang diselenggarkan Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Pemdes) Kemendagri, dapat dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi sebagai upaya percepatan pelayanan di Desa/Kelurahan.

“Acara ini dapat dijadikan sebagai upaya percepatan pelayanan di Desa atau Kelurahan. Sehingga apa yang mereka lakukan (Pemerintah Desa/Kelurahan) dievaluasi, dinilai oleh Ditjen Pemdes dan diberikan penghargaan,” papar Hadi.

Meski demikian, Hadi meminta kegiatan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai perolehan puncak prestasi, namun lebih pada motivasi untuk terus menghasilkan inovasi bagi kemajuan Desa/Kelurahan.

“Perlu diingat bahwa acara ini bukanlah puncak prestasi atau puncak kinerja, namun bisa dijadikan sebagai motivasi untuk lebih berkarya untuk kemajuan Desa dan Kelurahan sehingga menjadikan negara Indonesia tercinta ini unggul, berdaulat, mandiri dan berkepribadian,” tutupnya. (Puspen Kemendagri)