Ini Alasan Mengapa PKS Mendukung Pilkada Tak Langsung

18.143.23.153- RUU Pilkada akhirnya disahkan menjadi UU lewat paripurna DPR hingga tengah malam. Proses yang alot diwarnai dengan lobi-lobi yang panjang dan aksi walkout Partai Demokrat.

Pupus sudah mimpi rakyat untuk bisa memilih kepala daerahnya secara langsung. Beragam pro dan kontra memenuhi ruang publik melalui diskusi-diskusi serius hingga obrolan santai di warung kopi.

Pilkada langsung ditengarai memiliki banyak kelemahan, tidak hanya berkaitan secara langsung dengan politik uang tetapi juga menyangkut keharmonisan dalam bermasyarakat, Pilkada langsung kerap kali berimplikasi terhadap disintegrasi lokal. Sebagian warga pendukung calon pasangan tertentu berhadap-hadapan penuh emosional dengan warga pendukung pasangan lainnya.

Hal tersebut diungkap oleh politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tangsel, Siti Khadijah. Dalam sambungan telepon kepada 18.143.23.153, dirinya berbagi pengalaman yang tidak mengenakkan bagaimana ketika kader-kader militan PKS melakukan sosialisasi (direct selling) calon kepala daerah yang diusung oleh partainya, dihalang-halangi, bahkan para kadernya tidak diperkenankan beribadah di salah satu masjid sekitar.

“Pilkada langsung kerap kali menimbulkan pertentangan, konflik horizontal dan mengancam persatuan. Disitegrasi lokal menganga demikian lebar. Ini pengalaman pahit, dulu saya dan timses bahkan tidak diperkenankan menggunakan salah satu masjid lantaran berbeda pilihan politik, padahal kami saat itu hanya singgah untuk menunaikan ibadah shalat,” ungkapnya.

Siti Khadijah berharap masyarakat mau memahami dan mengerti keputusan Pilkada melalui DPR semata-mata demi kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa.

“Saya berharap masyarakat mau mengerti dan menerima, ini menyangkut masa depan Indonesia, mengembalikan kedudukan Demokrasi Pancasila yang seutuhnya, sekaligus menutup ruang disintegrasi, “ujarnya. (mdr/to/foto: ilustrasi/net)