2014 Penanggulangan Kemiskinan Dipertajam

18.143.23.153 – Program penanggulangan kemiskinan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pada 2014 mendatang akan semakin dipertajam. Arahnya, bagaimana sasaran program prioritas pembangunan, berdasarkan data individu miskin (by name by address). Penguatan ini juga melalui dukungan anggaran yang alokasinya dinaikkan hingga 10 persen dibandingkan tahun ini.

Komitmen ini dikemukakan Walikota Tangsel Airin Rahmi Diany melalui Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) tahun anggaran 2012. Lantas bagaimana dengan keterlibatan stake holder? Pemkot Tangsel tetap berfikir untuk membangun kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

“Bentuknya bisa berupa Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan, pemanfaatan peran perguruan tinggi, penyediaan tenaga lokal bagi setiap instrumen investasi. Itu diluar penambahan alokasi anggaran keuangan daerah,” kata Airin-sapaan akrabnya, Senin (22/7/2013).

Pengentasan kemiskinan tadi merupakan salah satu dari 10 program prioritas yang diramu menjadi isu strategis. Dalam isu strategis itu disebutkan adanya peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Diluar itu ada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

“Pembangunan program berbasis masyarakat akhirnya bisa dilakukan, jika masyarakat kita sudah terlepas dari jerat kemiskinan,” paparnya.

Ditambahkan perempuan jebolan Magister Hukum Universitas Padjajaran Bandung ini, persoalan kemiskinan taddi masih berkorelasi dengan isu strategis lainnya yaitu peningkatan kompetensi tenaga kerja dan peningkatan akses terhadap lapangan kerja. “Isu strategis pembangunan yang disusun antara satu dan lainnya sebenarnya saling berkaitan,” ujarnya menegaskan.

Tiga isu strategis yang terakhir adalah pemberdayaan UMKM, ketahanan pangan dan pengembangan pertanian, pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.

Dalam kesempatan ini, Airin memaparkan capaian tugas perbantuan baik itu dari pemerintah pusat maupun Provinsi Banten. Tugas itu meliputi upaya merealisasikan pembangunan RSUD Kota Tangsel yang menelan anggaran Rp7,9 miliar dengan dukungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui program pembinaan upaya kesehatan dalam bentuk, pengadaan peralatan pendukung inkubator, Muli Parameter, Ventilator Portable, meja operasi dan peralatan lainnya.

Adapula program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, bina gizi dan kesehatan ibu-anak berikut bantuan operasional kesehatan (BOK) yang juga disuntik dananya dari Kemenkes sebesar Rp9,1 miliar lebih.

Sedangkan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dalam bentuk program penempatan dan perluasan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, pengembangan sistem pengawasan tenaga kerja dengan besaran dana Rp913 juta lebih.

Diluar kesehatan, Pemprov Banten ikut menginjeksi anggaran sebesar Rp1 miliar untuk penggunaan optimalisasi pelaksanaan penataan administrasi kependudukan dan penerapan e-KTP.

Tantangan

Ada keberhasilan bukan berarti tantangan hilang begitu saja. Diakui Airin, masih terdapat masalah terkait pembangunan di Kota Tangsel. “Masih terasa ada kesenjangan,” tegas dia. Kenapa bisa? Ditanya demikian ia menguraikan beberapa alasan di antaranya laju pertumbuhan penduduk yang demikian pesat. Sampai dengan 2012 saja, lonjakannya 3,58 persen. Dengan demikian, jika luas Tangsel 147,19 kilometer persegi dihuni sekitar 1.405.170 jiwa, maka tingkat kepadatan mencapai 9.547 kilometer persegi.

Tak lepas pula angka pengangguran sebesar 11,98 persen dengan jumlah rumah tangga miskin 20.057 kepala keluarga/rumah tangga sasaran (RTS) atau 88.544 jiwa. Dengan rincian: di Kecamatan Setu 1.898 RTS, Kecamatan Serpong 2.230 RTS, Kecamatan Pamulang 5.710 RTS, Kecamatan Ciputat 3.201 RTS, Kecamatan Ciputat Timur 2.331 RTS, Kecamatan Pondok Aren 3.396 RTS dan Kecamatan Serpong Utara 1.291 RTS.

Tahun ini, untuk menunjang program penanggulangan kemiskinan, pemkot telah mengalokasikan sejumlah dana melalui APBD. Angkanya sebesar Rp87,9 miliar yang diplot melalui penyaluran beras miskin (raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)-Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)-Jaminan Persalinan (Jampersal), pelayanan kesehatan gratis di seluruh Puskesmas, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOSDA, beasiswa untuk siswa kategori keluarga miskin, pelatihan kewirausahaan, bimbingan manajemen usaha, bantuan alat dan modal kerja, pelatihan dan penyaluran tenaga kerja siap pakai.

Tak lepas pula isu pemberdayaan perempuan dengan membentuk kelompok usaha perempuan, kredit simpan pinjam yang targetnya adalah meningkatkan pendapatan keluarga. Di bidang koperasi dan UKM telah diselenggarakan pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetetif UKM serta peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

Kondisi Keuangan Daerah 2012

Kondisi keuangan daerah di Tangsel,  dari tahun ke tahun angkanya terus mengalami peningkatan. Realisasi pendapat daerah pada tahun lalu (2012) saja tembus Rp1,701 triliun lebih.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp576,304 miliar lebih yang diperoleh dari pajak daerah Rp487,364 miliar lebih, retribusi daerah Rp65,144 miliar lebih, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp23,795 miliar lebih.

Sementara dana perimbangan Rp710 miliar lebih dengan sumbangan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp190,042 miliar lebih, dana alokasi umum (DAU) Rp473 miliar lebih dana alokasi khusus (DAK) Rp46 miliar lebih.

Di item lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp415,529 miliar lebih dengan pasokan dari  pendapatan dana bagi hasil pajak provinsi dan pemda lainnya Rp287 miliar lebih, dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp83,889 miliar lebih termasuk bantuan keuangan dari provinsi dan pemda lainnya Rp43,820 miliar lebih.

Untuk belanja daerah sebesar Rp1,743 triliun lebih, dengan uraian belanja tidak langsung Rp471,833 miliar lebih dengan rincian: belanja pegawai Rp444 miliar lebih, belanja hibah Rp19,608 miliar lebih, belanja bantuan sosial (bansos) Rp5,057 miliar lebih, bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa Rp1,108 miliar lebih dan belanja tak terduga Rp1,233 miliar lebih.

Di bagian belanja langsung angkanya menyentuh Rp1,271 triliun lebih yang peruntukannya bagi belanja pegawai Rp144 miliar lebih, belanja barang dan jasa Rp434,834 miliar lebih, belanja modal Rp691 miliar lebih.

“Report keuangan itu sudah di audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tandas Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie.

Benyamin-biasa ia disapa, menegaskan kembali, bahwa sejak awal Pemkot Tangsel fokus pada peningkatan infrastruktur. Sampai dengan akhir 2012, setidaknya ada beberapa catatan capaian di bidang infrastruktur tadi. Di antaranya:

Pembangunan jalan kota sepanjang 274,8 kilometer dari 539,707 kilometer panjang jalan yang ada. Kondisinya, lanjut dia, 501,535 kilometer dalam kondisi baik. Sehingga tersisa 38,177 kilometer jalan yang belum diperbaiki.

Peningkatan jalan lingkungan 207,5 kilometer dari 307,8 kilometer panjang jalan lingkungan. Tahun ini ada peningkatan jalan lingkungan dengan target 100,3 kilometer. “Untuk drainase sudah dibuat di 207 lokasi, jembatan tujuh buah,” tegas Benyamin lagi.

Selanjutnya peningkatan infrastruktur sektor pendidikan. Telah dilaksanakan kegiatan penambahan ruang kelas mencapai 215 ruangan baik SD, SMP dan SMA. Dibangunnya dua unit gedung baru SMK dan tiga gedung baru SMP. Rehab ruang kelas untuk SD sudah terlaksana 3.368 kelas, SMP 395 ruangan, SMA 248 kelas dan 103 kelas jenjang SMK. “Ini dilakukan secara bertahap.”

Dari hasil tadi, ada beberapa indikator pembangunan yang naik signifikan. Antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 75,38 persen menjadi 76,01 persen, Angka Melek Huruf (AHM) dari 98,15 persen menjadi 98,19 persen.

Terakhir, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dari Rp13,244 triliun menjadi Rp14,971 triliun, PDRB per kapita dari Rp9,747 juta menjadi Rp10,654 juta. Angka pengangguran pun menjadi 8,7 persen dari sebelumnya 11,98 persen. (*/adv)