Ruhamaben: Operasi Pekat Selalu Disepelekan Warga

18.143.23.153- Tragedi pembebasan paksa oleh sejumlah warga terhadap para wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) yang terjaring Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Wakil Ketua DPRD, Ruhamaben kepada wartawan mengatakan, warga akan terus bereaksi serupa setiap dilakukan razia.

“Saya khawatir akan dianggap menjadi sederhana urusan masalah ini,” ujar politisi dari PKS ini di ruang kerjanya, Kamis 16 Mei 2013.

Ruhamaben malahan mempertanyakan mengapa sampai dilepaskan atas dasar permintaan dari kelompok masyarakat. Padahal, Pemerintah Kota Tangsel telah memiliki Perda.

“Jika memang di dalam penegakan aturannya saja diganggu, menekan apalagi sampai anarkis. Itu nggak boleh terjadi, sisi kelemahan Perda memang seperti itu.” kata Ruhamaben.

Ruhamaben menyarankan agar segera melakukan koordinasi intens melalui Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida). Pemkot Tangsel juga akan mengalami kesulitan bila tidak didukung oleh unsur Muspida.

Ia menambahkan, pemerintah tidak bisa bertanggung jawab sendirian. Tapi, kedepannya harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Jika sudah ada komitmen bersama antar semua elemen dan teknis pelaksanaannya ada di Satpol PP. (LNT)