BKM Harus Kreatif Ciptakan Program Pengentasan Kemiskinan

Setu, Tangerang Selatan – Penanggulangan masalah kemiskinan perkotaan harus terus bergulir, kendati tingkat kesulitannya tidak kecil baik di tingkat internal maupun eksternal. Oleh karena itu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) binaan di 35 Kelurahan di Kota Tangerang Selatan harus segera melakukan pemetaan dan koordinasi sektoral karena secara ekonomi masalah kemiskinan berkaitan erat dengan prilaku dan budaya masyarakat.

“Kita harus kreatif dalam membuat program yang intinya dapat menanggulangi kemiskinan,” kata Wakil Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, dalam acara Lokakarya Review Program PNPM dan Sosialisasi PNPM – PNMPK Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 di Puspiptek, Selasa, 13 Maret 2012.

Menurut Wakil Walikota, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengintervensi yang tak hanya berkaitan dengan bidang ekonomi saja, tapi juga kultural dan prilaku masyarakat. Pada sisi lain potensi partisipasi sektor swasta hingga kini belum tergali secara optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi dengan sektor swasta dalam menyalurkan bentuk-bentuk bantuan untuk warga miskin di Kota Tangerang Selatan.

Masih menurut Wakil Walikota, persoalan kemiskinan tidak akan pernah berhenti karena akan selalu timbul lagi dari masyarakat baru yang kedatangannya tidak bisa dicegah oleh Pemerintah Daerah mana pun. Seluruh BKM harus terus memperbaharui data (up date), terkait lokasi dan latar belakang warga miskin serta bentuk bantuan yang tepat untuk diberikan. Langkah ini dapat membantu Perangkat Daerah dalam menjalankan dan menyalurkan bantuan kepada keluarga miskin.

“Saya sudah bicara dengan pengembang-pengembang swasta. Mereka prinsipnya mau berpartisipasi. Kita sudah sajikan data warga miskin, tinggal teman-teman di BKM menyelami. Satu keluarga itu dibantu, apanya yang harus dibantu agar dampaknya secara ekonomi, sosial dan kebudayaan dapat dengan nyata dirasakan peningkatannya. Jadi ada peningkatan daya beli yang mereka (masyarakat) terima,” kata Wakil Walikota.

Bentuk bantuan yang tepat dalam program jangka pendek kepada keluarga miskin, lanjut Wakil Walikota, yakni bantuan ekonomi. Warga miskin bisa memperoleh pendapatan dan peningkatan ekonomi untuk kesejahteraan anggota keluarganya. Tentunya hal ini tidak dalam bentuk memberikan dana secara cuma-cuma, melainkan penyediaan lapangan pekerjaan dan peluang berusaha.

“Mereka bisa bekerja dan mendapatkan upah, bukan dimakan habis. Bantuan juga bisa digunakan secara bergulir melalui kegiatan ekonomi,” tambahnya.

Ditempat yang sama, Program Director PNPM-MP Regional III Banten, DKI Jakarta dan Kalimantan Barat, Harry Budi Hartono, menjelaskan, Pemerintah Pusat dan Daerah harus saling berbagi (sharing) dalam pendanaan program pengentasan kemiskinan. Melalui Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) APBD yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan fiskal.

Tahun ini, kata Harry, seluruh BKM harus sudah melakukan kemitraan dengan pengembang-pengembang swasta. Jika hanya bergantung pada Pemerintah Pusat dan Daerah, alokasi dana yang tersedia tidak begitu besar. Hal ini disebabkan karena anggaran Pemerintah masih harus digunakan untuk membiayai program lainnya.

“Kalau fiskalnya besar, tentu APBD-nya juga ikut besar. Sebenarnya anggaran pengentasan kemiskinan yang besar itu dari stakeholder. Oleh karena itu program itulah yang ingin kami tekankan,” terang pejabat di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum ini.

Dalam acara lokakarya tersebut, dihadiri sejumlah pejabat Staf Ahli Walikota, pimpinan dan perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta puluhan pengurus dari masing-masing BKM binaan Pemerintah Kota Tangerang Selatan