Aksi Demo di Balai Kota Tangsel Memanas, Mahasiswa Desak Evaluasi Wali Kota dan DPRD

TANGERANG SELATAN – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh sekelompok mahasiswa di Balai Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pada Rabu (16/10/2025) berujung ricuh. Demonstrasi yang diinisiasi oleh Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Kota Tangsel itu berlangsung tegang setelah massa membakar ban dan terlibat saling dorong dengan aparat keamanan.

Petugas gabungan dari Satpol PP, Kepolisian, dan TNI dikerahkan untuk menenangkan situasi dan mencegah massa memasuki area kantor Wali Kota. Meski sempat memanas, kondisi akhirnya dapat dikendalikan.

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan Iqbal Eka menegaskan bahwa aksi tersebut menuntut transparansi serta evaluasi total terhadap kinerja Pemerintah Kota Tangsel. Ia juga meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memanggil dan mengevaluasi Wali Kota Benyamin Davnie bersama Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan yang dinilai belum mampu menuntaskan berbagai persoalan daerah.

Selain mengkritik pemerintah kota, para demonstran juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD Tangsel terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024–2025. Massa membawa sejumlah data dugaan pemborosan anggaran, di antaranya belanja perjalanan dinas sebesar Rp117 miliar, pengadaan alat tulis kantor Rp38 miliar, serta biaya makan dan rapat yang mencapai Rp60 miliar.

“Kami melihat ada banyak kegiatan beranggaran besar namun tidak jelas hasilnya. Kami mendesak agar KPK dan BPK turun tangan melakukan audit,” ujar Iqbal di tengah aksi.

Tak hanya menyinggung anggaran, massa juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Wali Kota Benyamin Davnie. Mereka menuding ada aset berupa jam tangan mewah merek Rolex yang tidak dilaporkan.

Selain itu, para peserta aksi menyoroti berbagai persoalan klasik di Tangsel yang belum tertangani, seperti banjir, kemacetan, kabel semrawut, jalan rusak, minimnya penerangan, serta buruknya pengelolaan sampah.

Menutup aksi, massa menyerukan penurunan gaji dan tunjangan bagi kepala daerah serta anggota DPRD Tangsel. Mereka menilai kinerja pejabat belum sebanding dengan besarnya anggaran yang diterima.

“Tunjangan besar, tapi hasil kerja tidak sepadan. Pejabat harus sadar bahwa gaji mereka berasal dari uang rakyat,” kata Iqbal menegaskan di akhir orasi.(Adt/don)