Tantangan Mengatasi Krisis Ketersediaan Beras Di Indonesia

Oleh : Indira Susanto
Mahasiswi Prodi Agribisnis Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta

Indonesia menjadi salah satu negara terpadat di dunia, menempati peringkat keempat menurut publikasi Bank Dunia tahun 2018, berada di bawah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat, dengan populasi mencapai 263.991.379 jiwa. Namun, kekayaannya tidak hanya terletak pada jumlah penduduknya yang besar, tetapi juga pada beragamnya sumber daya regional yang didukung oleh kondisi geografis yang menguntungkan. Di antara sumber daya tersebut, tanaman padi memiliki peran yang sangat penting. Padi bukan hanya menjadi komoditas strategis, tetapi juga menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, produksinya menghadapi tantangan kompleks, terutama berdampak pada mayoritas penduduk Indonesia, yaitu golongan menengah ke bawah. Setiap tahun, negara ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk pertumbuhan populasi yang terus meningkat dan perubahan lahan pertanian menjadi non-pertanian.

Dalam kompleksitas ini terletak inti dari dilema pertanian Indonesia. Negara ini menghadapi serangkaian masalah yang berasal dari populasi yang besar dan perubahan lanskap sektor pertaniannya. Tantangan ini menegaskan urgensi untuk merumuskan strategi komprehensif guna melindungi produksi padi dan menjamin ketahanan pangan bagi penduduk negara ini. Populasi besar Indonesia memiliki dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi, menyediakan sumber daya tenaga kerja melimpah yang dapat memperkuat sektor pertanian. Namun, ketidakcukupan pangan dasar dapat memicu ketidakstabilan sosial, terutama saat harga beras tidak terjangkau bagi keluarga berpenghasilan rendah. Ini berdampak pada kesulitan memenuhi kebutuhan gizi yang tepat, mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan kesenjangan ini adalah pertumbuhan populasi yang terus meningkat. Setiap tahun, jumlah penduduk Indonesia bertambah, yang berarti kebutuhan akan beras juga meningkat. Namun, peningkatan kebutuhan ini tidak selalu diimbangi dengan peningkatan produksi. Pertumbuhan populasi yang cepat tanpa diiringi peningkatan produksi beras menimbulkan tekanan besar pada sistem pangan nasional. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian juga memperburuk situasi ini. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) luas panen padi pada 2023 diperkirakan sekitar 10,20 juta hektare, mengalami penurunan sebanyak 255,79 ribu hektare atau 2,45 persen dibandingkan luas panen padi di 2022 yang sebesar 10,45 juta hektare. Lahan yang sebelumnya digunakan untuk menanam padi kini dialihfungsikan untuk pembangunan perumahan, industri, dan infrastruktur lainnya. Alih fungsi lahan ini mengurangi luas lahan yang tersedia untuk produksi pangan, sehingga mengurangi total produksi beras.

Selain itu, perubahan iklim turut memperparah kondisi ini. Kondisi cuaca yang tidak menentu, seperti kekeringan yang berkepanjangan, dapat menyebabkan gagal panen. Kekeringan tahun 2001, misalnya, mengakibatkan hilangnya satu musim panen, yang berdampak besar pada ketersediaan beras di Indonesia. Perubahan iklim menyebabkan perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu, dan frekuensi bencana alam yang lebih tinggi, semuanya berkontribusi terhadap ketidakpastian dalam produksi pangan. Kenaikan harga beras menyebabkan penurunan konsumsi masyarakat karena daya beli yang menurun. Hal ini berimbas pada penurunan permintaan barang dan jasa lainnya, yang pada gilirannya mengurangi pertumbuhan ekonomi.

Investasi dan penyerapan tenaga kerja juga terkena dampaknya. Sektor pertanian yang tidak stabil membuat investor enggan menanamkan modal mereka, sementara penurunan produksi padi mengurangi kebutuhan tenaga kerja di sektor ini. Akibatnya, tingkat pengangguran meningkat dan perekonomian semakin lesu. Secara sosial, krisis beras menimbulkan ketidakstabilan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Keluarga dengan daya beli terbatas menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan dasar mereka. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dapat memicu ketegangan sosial dan meningkatkan angka kriminalitas, karena orang-orang mungkin beralih ke tindakan ilegal untuk bertahan hidup.
Krisis ini juga memperlebar kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat yang mampu membeli beras dengan harga tinggi dan mereka yang tidak mampu. Ketidakadilan akses terhadap pangan dasar ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan institusi lainnya. Ketersediaan pangan juga sangat terganggu akibat krisis beras. Keterlambatan masa panen dan kurangnya pasokan dari daerah penghasil padi menyebabkan berkurangnya stok beras di pasar. Kondisi ini diperparah oleh cuaca buruk dan bencana alam yang dapat merusak tanaman padi. Penurunan ketersediaan beras tidak hanya mempengaruhi harga, tetapi juga mempengaruhi kualitas beras yang tersedia. Ketika pasokan terbatas, kualitas beras yang didistribusikan seringkali lebih rendah, yang semakin memperburuk situasi nutrisi masyarakat.

Untuk mengatasi krisis ketersediaan beras, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan produksi pangan. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti penggunaan teknologi pertanian yang lebih canggih, peningkatan kualitas benih, dan penerapan praktik pertanian yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mengawasi dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang ketat untuk melindungi lahan padi dari konversi ke penggunaan non-pertanian.

Penetapan lahan sawah yang dilindungi dapat menjadi salah satu solusi untuk memastikan bahwa lahan yang subur tetap digunakan untuk produksi padi.
Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan mengatur bahwa kebutuhan konsumsi pangan harus dipenuhi terlebih dahulu melalui produksi domestik. Jika produksi domestik tidak mencukupi, impor pangan diperbolehkan.

Namun, impor pangan seharusnya hanya menjadi solusi sementara. Pemerintah harus fokus pada peningkatan produksi domestik untuk jangka panjang. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan efisiensi distribusi beras. Infrastruktur yang memadai dan sistem logistik yang baik dapat membantu mengurangi biaya distribusi dan memastikan beras dapat sampai ke konsumen dengan harga yang terjangkau. Program sosial seperti bantuan pangan juga perlu diperkuat untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka.
Pendidikan dan penyuluhan kepada petani juga sangat penting. Petani perlu diberikan informasi dan pelatihan tentang cara meningkatkan produktivitas pertanian, penggunaan teknologi modern, dan praktik pertanian berkelanjutan.

Dengan pengetahuan yang lebih baik, petani dapat mengelola lahan mereka dengan lebih efektif dan meningkatkan hasil panen. Krisis ketersediaan beras Indonesia adalah masalah yang kompleks dan multifaset. Diperlukan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk mengatasi tantangan ini. Meningkatkan produksi pangan, melindungi lahan pertanian, meningkatkan efisiensi distribusi, dan memberikan pendidikan kepada petani adalah beberapa langkah penting yang perlu dilakukan.

Contoh negara yang berhasil mencapai swasembada beras adalah Jepang. Negara ini menggunakan teknologi modern dalam sistem pertanian mereka, seperti penggunaan mesin pertanian canggih dan teknik penanaman yang efisien. Jepang juga memiliki kebijakan yang ketat dalam melindungi lahan pertanian mereka dari alih fungsi lahan. Selain itu, Jepang memberikan subsidi kepada petani untuk mendukung produksi padi mereka. Kebijakan ini memungkinkan Jepang untuk memenuhi kebutuhan beras domestik mereka tanpa tergantung pada impor.

Saran untuk Indonesia dalam mengatasi krisis ketersediaan beras mencakup peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi pertanian, penguatan kebijakan perlindungan lahan pertanian, dan peningkatan program pendidikan dan penyuluhan untuk petani. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan sistem logistik dan distribusi pangan untuk memastikan beras dapat didistribusikan dengan efisien dan merata ke seluruh pelosok negeri. Pemerintah juga perlu mengembangkan program bantuan pangan yang lebih efektif untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Dengan kebijakan dan kerja sama yang baik, Indonesia dapat mengatasi krisis ketersediaan beras dan memastikan kebutuhan pangan seluruh penduduknya dapat terpenuhi. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga memberikan dampak positif pada kesejahteraan sosial dan ekonomi negara.

Upaya komprehensif ini harus melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat umum, dalam sebuah kerangka kerja yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan visi ketahanan pangan yang kuat dan stabil untuk masa depan yang lebih baik.