Instruksi Presiden Hemat Anggaran, Pemkot Tangsel Menunggu Petunjuk Mendagri

Beberapa waktu lalu, presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat anggaran tahun 2025 hingga Rp 306,7 triliun. Upaya penekanan efisiensi besar-besaran tersebut akan dipakai untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas Prabowo dalam mengantisipasi kondisi ekonomi yang penuh tantangan mendatang.

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang diteken oleh Presiden Prabowo pada 22 Januari 2025 di harapkan dapat berjalan maksimal di pusat ataupun daerah.

Menanggapi maksud Inpres tersebut, wakil walikota Tangsel, Pilar Saga Ichsan mengaku belum menerima arahan dari mentri dalam negeri (Mendagri) untuk itu, ia akan menyesuaikan dengan panduan dari kementerian.

“Ini kan baru di Kementerian ya. Belum ada arahan surat instruksi dari kemendagri untuk ke daerah. Jika sudah ada, jadi kita tahu tuh berapa persen dan lain sebagainya, tapi kalau di Kementerian memang sudah berjalan seperti itu ya nanti kita sesuaikan,” jelas Pilar kepada wartawan di pelataran lobby pusat pemerintah Kota Tangsel (7/2/2025)

Di katakannya, pihaknya belum mengetahui dengan pasti terkait pemangkasan anggaran yang bisa di hemat dalam mendukung program pemerintah pusat.

“Kita harus tahu dulu, apakah
jadi silpa, ataukah nanti diarahkan untuk
ke infrastruktur atau ke program pendidikan atau seperti apa, supaya anggaran ini bisa dialihkan. Jadi kita masih menunggu surat arahan ya dari Kementerian Dalam Negeri supaya begitu kita lakukan efisiensi ini. Efisiensinya di bagian apa aja, berapa persen, secara teknisnya seperti apa,” katanya

Saat di tanyakan pandangannya, persentase penghematan menjadi panduan agar program tersebut bisa di ikuti di sejumlah daerah.

“Nanti kita tahu setelah mendapatkan arahan, fokusnya buat apa nih. Kalau semua daerah belum sih, tapi kita sudah mulai ancang-ancang ya, kalau misalkan ternyata Kemendagri, tapi kan kita belum tahu nih berapa persen berapa persen ya, karena kemarin baru di tingkat
Kementerian ya,” terangnya

Hal yang perlu di garis bawahi terhadap penghematan menurutnya juga dapat berisiko, namun, upaya tersebut perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah.

“Makanya, jika itu kebutuhan ATK, nanti kami akan bahas dulu. Tapi seperti kebutuhan listrik misalnya, ini kan dapat berdampak ke pelayanan. Jika nanti motong biaya listrik kalau enggak kebayar gimana, kita nanti enggak bisa bekerja gitu kan. Jadi yang mananya nih yang harus di pangkas, kita masih menunggu ya,” tegas Pilar

Lebih lanjut, pemerintah Tangsel meminta agar item-item sebagai upaya penghematan dapat di pahami secara rinci. Agar, program pemerintah pusat dalam efisiensi dapat di jalankan (Adt)