Info DPRD
Tiga Partai Kritisi Nota Keuangan APBD-P Tangsel 2018
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Kritikan itu disampaikan dalam pandangan umum (PU) Fraksi-Fraksi terkait APBD-P Tahun 2018 saat sidang paripurna, Senin (10/9/2018).
Fraksi Golkar sependapat bahwa perlu dilakukan perubahan terhadap perda nomor 5 tahun 2017 tentang APBD kota tangsel tahun 2018, mengingat indikiator dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umun anggaran, adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, unit kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun berjalan, adanya pelampauan dan penurunan proyeksi pendapatan, baik PAD maupun pendapatan lain yang sah.
Sementara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai adanya pelampauan dan penurunan proyeksi pendapatan, baik dari pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Terkait hal tersebut fraksi PDIP mengingatkan bahwa keterlambatan penyerahan tentu berimplikasi pada keterlambatan pembahasan KUA PPAS perubahan tahun anggaran 2018. Untuk itu, mencermati kegiatan dan memperhitungkan waktu penetapan APBD perubahan menjadi bagian penting.
Fraksi Gerindra menilai adanya penurunan proyeksi pendapatan, baik dari pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Fraksi Gerinda juga menyoroti beberapa hal terkait peningkatan belanja pegawai agar bisa diikuti dengan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Dan kami juga meminta diadakan evaluasi kinerja kepada tenaga honorer di setiap OPD, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan juga kapasitas SDM tersebut. Sehingga dengan efektifitas dan efisiensi tenaga hononer bisa meningkat pelayanan kepada masyarakat. (Ded).
