Serikat Media Siber Indonesia Gelar Diskusi Bertajuk “Kekeliruan Kebebasan Kebablasan”

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengadakan Diskusi Publik yang bertajuk “Kekeliruan Kebebasan Kebablasan” dalam rangka peluncuran perdana SMSI di Mall Of Indonesia (MoI), Kelapa Gading, Jakarta utara, Senin, (17/04/17).

Dalam agenda tersebut dihadiri oleh Jaya Suprana (Pakar Kelirunologi), Eko Sulistyo (Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan), Atal (Moderator Diskusi), Teguh Santosa (Ketua Umum SMSI Pusat), Firdaus (Sekjen SMSI Pusat),  Hendri Satrio (pengamat komunikasi politik), dan perwakilan SMSI Senusantara.

Dalam menanggapi problematika media di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni terkait dengan berita-berita bohong atau Hoax yang sedang menjadi trending dan menyeruak di tengah-tengah masyarakat, maka dibentuklah Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) untuk menanggulangi problematika media khususnya media online.

Seperti yang diungkapkan oleh Hendri Satrio, bahwa Jurnalistik Media Online memiliki tantangan kedepannya untuk membuktikan kepada masyarkat bahwa pemberitaan media online terpercaya dalam memberikan informasinya.

“Saya sangat mengapresiasi dengan berdirinya SMSI tentunya, ini menjadi tantangan bagi jurnalisme media online,” ucap Hendri.

Teknologi internet menciptakan demokrasi dan liberalisasi informasi tanpa batas untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman, budaya dan informasi pembangunan.

Media sosial juga menjadi wahana penyebaran kebencian melalui narasi ekstrim teroris seperti Negara Islam Syiria dan Irak (ISIS), Al-Qaida atau Boko Haram. Kelompok ini melakukan propaganda dengan muatan kekejaman, intoleransi dan anti kemanusiaan.

Bahkan berbagai perekrutan dilakukan secara global dengan media daring, sehingga sulit diantisipasi dengan cara-cara tradisional biasa.

Utusan dari Staf Kepresidenan, Eko Sulistyo mengajak kepada seluruh awak media dan masyarakat agar bisa berkomunikasi dengan baik kepada Presiden karena Jokowi mau berkomunikasi dan berkonsensus dengan masyarkat.

“Bahwa Jokowi adalah seorang pemimpin yang membangun konsesus, jadi jangan ragukan itu, bila ingin berdiskusi silahkan datangi Kantor Staf Kepresidenan” ujar Eko saat diskusi.

Menurut dia kualitas demokrasi bisa dikawal bila partisipasi publik diakomodasi dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan. Penguatan dan penegakan hukum harus menjadi pilar dan penyangga bagi penyalahgunaan demokrasi dalam kehidupan masyarakat.

Eko menambahkan bahwa peran media dan masyarakat sipil harus mampu menjadi ‘alarm’ bagi kebisingan demokrasi agar tidak mengarah pada kebablasan demokrasi. (dwi)