Pembahasan Anggaran APBD-P Diwarnai Aksi Walk Out

18.143.23.153- Suhu politik jelang pilkada Kota Tangerang Selatan (Tangsel) semakin memanas. Persaingan tiga pasangan calon pun berimbas pada para wakil partai politik pengusung di DPRD Tangsel.

Hal itu terlihat saat anggota Badan Anggaran (Banang) DPRD Kota Tangsel melakukan rapat pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2015 disalah satu rumah makan dikawasan Serpong, Kota Tangsel pada Selasa (29/9) malam.

Dimana,  empat partai politik (Parpol) yang ada di DPRD memilih walk out  (WO) pada acara pembahasan raperda tentang perubahan APBD (APBD-P) Pemerintah Kota Tangsel Tahun Anggaran 2015. Empat parpol tersebut, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

WO dilakukan karena Banang DPRD Tangsel  belum menerima Rencana Kerja Anggaran (RKA) oleh sejumlah SKPD terkait, sebelum pembahasan anggaran di tingkat badan anggaran dilaksanakan. Tidak hanya itu saja, dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) terdapat dana hibah yang cukup fantastis dengan kenaikan hampir 256 persen dan banyak program-program bersifat seremonial dan rekreasi saja masuk dalam APBD-P 2015.

Anggota Banang DPRD Kota Tangsel Ahmad Sauqi mengatakan, saat pembahasan anggaran banang belum menerima Rencana Kerja Anggaran (RKA). Sebab, seharusnya dokumen RKA itu harus diserahkan ke komisi komisi di DPRD oleh sejumlah SKPD terkait, sebelum pembahasan anggaran di tingkat komisi dilaksanakan. Faktanya, hingga saat ini masih banyak SKPD yang belum menyerahkan dokumen dimaksud.

Menurut politisi Gerindra ini, seharusnya RKA harus dimiliki oleh masing-masing Komisi, sebab dokumen RKA itu merupakan panduan penting dalam melaksanakan fungsi pengawasan Legeslatif.

“Ini kebiasaan SKPD Tangsel sering telat menyerahkan RKA saat pembahasan anggaran. Yang jelas itu merupakan dokumen yang harus kami miliki, karena memang menyangkut realisasi anggaran,” katanya< kemarin.

Ketika ditanya terkait WO partai Gerindra apakah karena dana hibah dan program yang bersifat seremonial, Sauqi mengutarakan, banyak program-program didalam APBD-P Tangsel kurang relevan, salah satu contoh, yakni anggaran disetiap kecamatan yang mencapai 10-12 miliar dianggarkan dalam APBD-P.

“Ya banyak program di APBD-P Tangsel yang tidak relevan, salah satunya kecamatan dianggarakan sekitar 10-12 Miliar. Itu yang Gerindra pertanyakan,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banang) DPRD Tangsel Bambang Triadi membenarkan fraksi PDIP melakukan walkout saat rapat finalisasi penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), Selasa (29/9) malam.

Bambang memastikan, aksi walkout yang dilakukan fraksi PDIP lantaran pihak eksekutif beserta anggota Banang dari partai lainnya memaksakan agar paripurna penetapan APBD-P segera dilakukan.

Sedangkan, usulan demoratorium terhadap APBD-P yang dialihkan ke APBD 2016, ditolak. “Jelas kami walkout. Ada upaya memaksakan agar paripurna penetapan APBD-P segera dilaksanakan,” kata Bambang.

Sebelumnya, Lanjut Bambang, fraksi PDIP mengusulkan APBD-P Tangsel demoratorium. Dengan artian, usulan dana hibah yang sudah masuk dalam APBD-P tahun ini dialihkan ke APBD 2016 mendatang. Sedangkan APBD-P menggunakan SILPA tahun 2014 lalu.

“Intinya kami bukan menolak atau menghambat pengesahan APBD-P. Kami hanya meminta usulan APBD-P tahun ini digeser untuk APBD murni 2016 mendatang. Nah, untuk yang APBD-P ini diambil dari SILPA. Apalagi SILPA tahun lalu saja nilainya Rp754 miliar,” tuturnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Tangsel Moch Ramlie mengatakan, saat ini, APBD-P Kota Tangsel masih dalam proses pembahasan ditingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Prosesnya masih dalam tahap finalisasi rancangan APBD-P,” kata Ramlie.

Ketika ditanya terkait WO empat parpol saat pembahasan anggaran APBD-P, Ramlie enggan mengomentarinya. “Saya enggan mengomentari itu. Jangan masalahkan WO empat Parpol itu dikait-kaitkan dengan politik dong,” ujar Ramlie

Menyikapi hal tersebut, ketua DPRD Kota Tangsel pun mengingatkan rekan-rekannya agar jangan sampai DPRD terbelah hanya lantaran pilkada.

DPRD harus memastikan kepentingan rakyat adalah hal yang utama. Tak bisa dikalahkan oleh kepentingan pilkada seperti saat ini. ”Kita mesti pilah, mana ketentuan yang memang diprioritaskan bagi rakyat. Jangan karena politik DPRD terpecah belah,” ujarnya

Sebelumnya, Anggota DPRD kota Tangsel Amar membenarkan kenaikan dana hibah hampir mencapai 250 persen, sedangkan dana hibah Rp 29 miliar lebih pada anggaran murni 2015 nilai tidak tepat. Bahkan, masih banyak program-program yang bersifat seremonial termasuk anggaran rekreasi untuk kelompok tertentu masuk dalam APBD-P 2015.

“Benar Hibah Tangsel naik hampir mencapai 250 persen. Anehnya, banyak program-program bersifat seremonial dan rekreasi saja masuk dalam APBD-P 2015,” katanya.

Amar menilai, hibah 2015 yang diusulkan Pemkot Tangsel tak pro rakyat. Alasannya karena belanja hibah yang jauh lebih besar dari belanja langsung.

“Belanja hibah lebih besar daripada belanja langsung. Ini berarti anggaran Tangsel tidak menyentuh langsung kepada kebutuhan masyarakat Tangsel,” ujar politisi Hanura ini.(Dd/to)