Connect with us

Ada Pungli di Tangsel, Ombudsman Investigasi

Info Tangsel

Ada Pungli di Tangsel, Ombudsman Investigasi

budi_santoso_ombudsmanTANGSELOKE.com- Lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman mengaku telah menemukan prilaku pungutan liar (Pungli) oleh oknum di Badan Pelayanan Lingkungan Hidup (BPLHD) se-Jabodetabek.Termasuk di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang nilainya bahkan cukup fantastis.

“Iya betul mas, Ombudsman sudah melakukan investigasi pada bulan Mei-Juni yang lalu di 9 kantor Badan Pelayanan Lingkungan Hidup Daerah,” ungkap anggota Ombudsman, Budi Santoso, seperti yang dilansir oleh media online kabar6.com, Rabu (28/8/2013).

Budi menjelaskan, BPLHD adalah badan yang bertugas menerima usulan izin lingkungan dari setiap orang yang akan mendirikan badan usaha.

Para pelaku usaha kemudian diminta menyusun dokumen lingkungan berupa Amdal, UKL-UPL, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

“Dokumen itulah yang kemudian disesuaikan dengan status usahanya nanti. Apakah termasuk kategori wajib Amdal, UKL-UPL, atau cukup SPPL,” jelasnya lewat pernyataan resminya.

Modus yang dilakukan adalah petugas BPLHD mengarahkan pelaku usaha untuk menggunakan jasa konsultan yang telah ditentukan dalam pengurusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Besarnya pungli, klaim Budi, mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Karena dalam satu bulan 10-20 pelaku usaha mengajukan pengurusan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL. Sementara pungli per kali perizinan besarnya mencapai Rp 30 juta hingga Rp 50 juta.

“Di Tangerang Selatan petugas BPLHD menyampaikan bahwa biaya pengurusan AMDAL Rp 350 sampai Rp 400 juta. Kalau UKL-UPL Rp 25 juta-Rp 30 juta,” klaim Budi.

Hal tersebut disampaikan pegawai BPLHD kepada petugas Ombudsman yang menyamar sebagai pelaku usaha sebagaimana dalam video yang dimiliki Ombudsman. Ombudsman juga menemukan tidak adanya kepastian dan keterbukaan informasi mengenai pengurusan rekomendasi di BPLHD.

Sehingga dapat menimbulkan peluang terjadinya permintaan sejumlah uang baik secara langsung dan atau tidak langsung. Semua data tersebut diambil dari 9 kantor BPLHD lengkap dengan barang buktinya.(source: kabar6.com)

Continue Reading
Advertisement
You may also like...
To Top