CILEGON – Upaya memperkuat industri baja nasional terus didorong melalui sinergi lintas lembaga negara. Komisi VI DPR RI bersama Badan Pengaturan BUMN dan Danantara Asset Management melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Krakatau Steel (Persero) Tbk guna melihat langsung perkembangan operasional serta langkah transformasi perusahaan.
Kunjungan yang berlangsung di kawasan industri Krakatau Steel, Cilegon, Kamis (12/3/2026), menjadi bagian dari upaya DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memastikan industri baja nasional mampu bangkit dan berdaya saing di tengah dinamika ekonomi global.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Drs. H.A.M. Nurdin Halid menegaskan bahwa penguatan Krakatau Steel menjadi agenda penting dalam menjaga kemandirian industri strategis nasional.
Menurutnya, kunjungan Komisi VI DPR RI ke Krakatau Steel merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sebelumnya digelar pada awal Februari 2026.
“DPR RI akan terus mengawal langkah-langkah transformasi Krakatau Steel agar perusahaan ini semakin kokoh dan mampu menjadi tulang punggung industri baja nasional,” ujar Nurdin Halid.
Ia juga mengapresiasi upaya restrukturisasi dan transformasi yang dilakukan perusahaan sepanjang 2025 dan berlanjut pada tahun ini. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan agenda pembangunan industri strategis nasional sebagaimana tercantum dalam visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, dalam forum RDP sebelumnya, Komisi VI DPR RI juga meminta pemerintah melalui Kementerian Perindustrian agar tidak mengeluarkan Persetujuan Teknis (Pertek) impor baja selama kebutuhan pasar domestik masih dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri.
Dukungan Pembiayaan Perkuat Operasional
Di sisi lain, penguatan operasional Krakatau Steel juga mendapat dukungan pembiayaan dari Badan Pengelola Investasi Danantara melalui fasilitas Pinjaman Pemegang Saham atau Shareholder Loan (SHL) senilai Rp4,93 triliun.
Direktur Utama Krakatau Steel Dr. Akbar Djohan menjelaskan bahwa hingga awal Maret 2026 dana yang telah dicairkan mencapai Rp4,367 triliun.
Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk pengadaan bahan baku produksi senilai Rp4,050 triliun atau setara dengan sekitar 477.000 ton material. Dari jumlah tersebut, sekitar 40 persen telah tiba dan siap digunakan untuk mendukung aktivitas produksi perusahaan.
Selain untuk penguatan operasional, fasilitas pembiayaan tersebut juga dimanfaatkan untuk menjalankan berbagai program transformasi perusahaan, termasuk program Golden Handshake yang dialokasikan sebesar Rp91 miliar.
Adapun sisa fasilitas pinjaman sekitar Rp849 miliar akan dimanfaatkan sesuai dengan skema penggunaan yang telah diatur dalam perjanjian pinjaman pemegang saham.
Transformasi Menuju Krakatau Steel Reborn
Dalam kesempatan yang sama, Akbar Djohan menegaskan bahwa penguatan ekosistem industri baja nasional menjadi kunci penting dalam menghadapi tekanan geopolitik global serta meningkatnya persaingan industri baja dunia.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, DPR RI, BUMN, serta lembaga investasi negara menjadi fondasi penting untuk mendorong kebangkitan industri baja nasional.
“Sinergi lintas lembaga ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem industri baja nasional yang lebih efisien, tangguh, dan mampu bersaing di pasar global,” ujarnya.
Saat ini Krakatau Steel tengah menjalankan program transformasi KS Reborn yang berfokus pada penguatan tata kelola perusahaan, transparansi, pengembangan sumber daya manusia, penguatan bisnis hilir, serta optimalisasi sektor infrastruktur.
Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan sekaligus membuka peluang investasi baru bagi pengembangan industri baja nasional.
Selain menjabat sebagai Direktur Utama Krakatau Steel, Akbar Djohan juga dipercaya memimpin Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) serta Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA).
Editor: Hary
