Ketua Umum Kaum Muda Syarikat Islam Desak Evaluasi Program Makanan Bergizi Usai Insiden Keracunan Siswa

Jakarta – Ketua Umum Kaum Muda Syarikat Islam, Adhyp Glank, menyampaikan pernyataan tegas terkait insiden keracunan sejumlah siswa dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pernyataan resminya yang dirilis hari ini, ia mendesak pemerintah serta pihak berwenang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.

Adhyp menyoroti kinerja Mitra Dapur MBG dan Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana kebijakan. Ia mengungkapkan kekhawatiran terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan potongan jatah makanan yang berdampak pada kualitas gizi yang seharusnya diterima para siswa.

“Insiden ini tidak hanya membahayakan kesehatan anak-anak, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap program pemerintah yang seharusnya mulia. Kami mendesak transparansi dan akuntabilitas penuh,” ujarnya.

Adhyp menekankan tiga poin utama dalam pernyataannya. Pertama, perlunya evaluasi menyeluruh terhadap Mitra Dapur MBG dan Badan Gizi Nasional guna mengungkap indikasi pelanggaran, kelalaian, serta potensi korupsi atau manipulasi anggaran yang dapat menurunkan standar gizi makanan.

Kedua, pengawasan ketat terhadap rantai pasok program MBG, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan kepada siswa.

Ketiga, ia menekankan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dalam mengawal penyelenggaraan program hingga investigasi tuntas, termasuk penindakan terhadap pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau melakukan sabotase.

“Pemerintah telah mencanangkan MBG sebagai strategi untuk memerangi stunting dan meningkatkan kualitas generasi muda. Namun, jika pelaksanaannya justru dikotori oleh praktik curang, maka tujuan mulia ini terancam gagal,” tegasnya.

Adhyp juga mengingatkan bahwa program MBG merupakan amanah negara untuk menjamin hak anak atas gizi yang layak. Ia mendorong Badan Gizi Nasional agar tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga bertindak sebagai pengawas independen yang proaktif.

Ia mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah, LSM, organisasi kepemudaan, hingga masyarakat sipil, untuk bersama-sama memantau pelaksanaan MBG secara transparan.

“Kami siap mendukung upaya perbaikan sistemik. Mari jadikan insiden ini sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola program publik demi masa depan anak-anak Indonesia,” pungkasnya.

Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian Kaum Muda Syarikat Islam terhadap perlindungan hak anak dan komitmen dalam mengawal kebijakan publik yang berpihak pada rakyat.

Editor: Hary