LBH Keadilan Kritik Pemotongan Anggaran Pemerintah, Sebut Inkonstitusional dan Merugikan Rakyat

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan mengkritik kebijakan pemotongan anggaran pemerintah yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Ketua Pengurus LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie, menilai kebijakan tersebut inkonstitusional dan berpotensi mengancam pemenuhan hak dasar rakyat.

“APBN 2025 telah disahkan melalui Undang-Undang, sehingga setiap perubahan seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang sama, yakni dengan revisi Undang-Undang APBN dan persetujuan DPR, bukan hanya melalui Inpres,” kata Abdul Hamim Jauzie dalam keterangannya, Senin (11/2).

LBH Keadilan menyoroti dampak pemotongan anggaran terhadap lembaga negara yang memiliki peran penting dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi. Beberapa lembaga mengalami pemangkasan anggaran signifikan, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang anggarannya dipotong hampir 62 persen, Komnas HAM sebesar 60 persen (dari Rp 112,8 miliar menjadi Rp 52 miliar), serta Komisi Yudisial yang mengalami pengurangan 54 persen.

Menurut LBH Keadilan, pemangkasan ini berisiko melemahkan kinerja lembaga-lembaga tersebut. “Pemotongan anggaran ini berbanding terbalik dengan peningkatan anggaran bagi institusi kepolisian, yang justru sering mendapat sorotan terkait dugaan pelanggaran aparatnya,” ujar Abdul Hamim Jauzie.

Selain itu, LBH Keadilan juga mengkritik peningkatan anggaran sektor militer dan pertahanan, sementara sektor lain seperti pendidikan dan layanan masyarakat justru mengalami pemotongan. “Anggaran pendidikan dasar dan menengah, misalnya, juga terkena pemangkasan hingga hampir 23 persen,” tambahnya.

LBH Keadilan mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan ini dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat serta penguatan lembaga negara yang berperan dalam penegakan HAM dan demokrasi.

Editor: Hary