Kementerian PU Dorong Perusahaan Kontruksi Berdaya Saing Di ICE BSD, Program Zero Waste Jadi Perhatian Pengunjung

Dalam rangka meningkatkan kontruksi Indonesia bertajuk Agility dan Adaptability sektor kontruksi yang berdaya saing, Kementrian Pekerjaan Umum menggelar pameran produk dengan pelaku usaha kontruksi di ICE BSD.

Acara tersebut akan berlangsung selama tiga (3) hari ke depan untuk meningkatkan kontruksi Indonesia bekerjasama dengan beberapa perusahaan Kontraktor besar seperti PT Semen Indonesia SIG, Wika, Adhikarya, Abipraya, PP, Waskita, HK, Nindya, MRT Jakarta dan lainnya.

Adapun event tersebut di dedikasikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi masyarakat jasa konstruksi sekaligus menjadi media pertukaran informasi antar stakeholders bidang kontruksi.

Selain itu pada hari kedua event, ada juga tenant dari kementrian perumahan dan kawasan permukiman (PKP) yang menggelar talkshow tanya jawab terkait program Zero Waste. Narasumber pembicara merupakan bagian dari brand Falken UPVC interior design dengan lisensi internasional.

Menjawab pertanyaan pengunjung, ia menyinggung rencana pembangunan yang di canangkan oleh kementerian PKP menurutnya, ini akan menjadi triger pengembang swasta untuk dapat menerapkan program zero waste tersebut.

“Menurut saya, perumahan-perumahan disini harus memiliki sistem pengelolaan sampah sendiri. Zero Waste ini sangat bagus untuk memancing agar pengembang ikut menerapkannya juga. Saya juga ngga tau ya, apakah program ini dapat di buat regulasi dari kementerian. Jika bisa di buatkan aturan, artinya tidak ada lagi permasalahan sampah,” tutur Syamsunar, saat di mintai tanggapannya di ICE BSD (7/11/2024)

Ia menambahkan, zero waste tersebut merupakan sistem pengelolaan sampah yang dampaknya lebih bagus ketimbang Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang ada di beberapa titik perumahan.

“Kalau TPS3R itukan di ambil hanya yang memiliki nilai ekonomis, sisanya kemudian di bawa ke TPA. Nah jika itu di terapkan, maka yang organik itu bisa jadi magot, pupuk dan yang punya nilai ekonomis itu menjadi hak pemulung iya kan,” tambah pria yang sering di sebut Dalang (Teknologi Mesin Daur Ulang) di booth milik kementrian perumahan dan permukiman.

Beberapa sampah yang sulit di urai seperti bekas pampers, sepatu, baju, topi itu tidak memiliki nilai akan menjadi masalah untuk pemerintah dan juga pemerintah daerah. Ia memberikan saran, menurutnya permasalahan tersebut dapat di rumuskan dengan teknologi.

“Kita yang realistis saja, beberapa barang yang tidak memiliki nilai akan menjadi masalah baik itu pemerintah ataupun pengelola tempat pembuangan akhir. Jika ini di terapkan melalui perumahan-perumahan, itu dapat di pastikan menjadi zero waste dalam artian tidak ada lagi sampah ke TPA, jikapun ada, itu sangat kecil persentasenya,” tambahnya

Di katakannya, jika program ini (zero waste) dapat di plopori oleh kementerian PKP melalui regulasi ataupun aturan turunan, maka pemprov, pemkab dan pemkot juga dapat menerapkan aturan tersebut.

“Saya yakin jika ini di buatkan aturan yang di tujukan terhadap pengembang perumahan, selain sinegisnya terjaga antara pemerintah pusat, pemprov dan kabupaten kota, maka selesailah masalah sampah. Orang juga mau bikin perumahan harus menyiapkan lahan khusus untuk tempat pengelolaannya. Dan masyarakat sekitar bisa di edukasi, arahnya nanti kesana,” tegasnya

Saat di tanyakan harga ia menjelaskan, di bandingkan dengan sistem pengelolaan sampah di Indonesia hasilnya akan sama saja. Bahkan cenderung lebih mahal jika memakai teknologi yang di jalankan pemerintah saat ini.

“Kalau masalah harga menurut saya sama saja dan relatif ya. Tergantung dari jumlah penduduknya. Zero waste ini bisa menyerap tenaga kerja. Selain dapat mengirit biaya tranportasi pengiriman sampah, menurut saya ini dapat menjadi solusi dan penghematan anggaran,” tandasnya (Adt)