Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Sarankan Pemkot Lebih Serius Tangani Sampah di Tangsel

Masyarakat Kota dan Kabupaten yang bersebelahan dengan DKI Jakarta, pasti mengalami jenuh sampah rumah tangga. Terlebih lagi warga Tangsel yang sudah semakin padat, sampah harian rumah tangga pastinya sudah tinggi. Memang persoalan ini tidak bisa dibebankan Pemkot Tangsel sendiri, dan selayaknya dipikul bersama, terkhususnya Pemprov Banten siap membantu dalam penguraian persoalan sampah.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Budi Prayogo dari fraksi PKS kepada awak media saat dimintai tanggapannya terkait persoalan sampah di Cipeucang di kediaman perumahan Villa Dago Tol pada Rabu (6/10/2021) malam.

“Masalah sampah, kita tidak bisa menyalahkan Pemkot Tangsel sepenuhnya, ini tanggungjawab kita bersama. Tapi kami berharap Pemkot Tangsel agar cepat menjalankan program pemerintah pusat dalam ‘pembangunan infrastruktur’ serta insinerasi pengolahan akhir sampah,” ungkap Budi.

Tidak bisa dipungkiri, warga sekitar yang berlokasi di Cipeucang terkena terdampak polusi bau atau polusi cairan pada saat pengangkutan sampah, apalagi jika dibayangkan saat musim hujan. Akibat dari polusi ini juga berpotensi menyebabkan sumber penyakit.

Terlebih lagi info warga setempat di lokasi, harusnya warga diberikan kompensasi dari ketidaknyamanan aktivitas pengangkutan sampah. namun sampai saat ini belum ada warga yang merasakan kompensasi akibat polusi sampah.

“Memang seharusnya ada kompensasi. Jika dalam regulasi terkait kompensasi untuk warga yang terkena dampak bau sampah itu tidak ada, dibuatkan dulu payung hukumnya, agar dikemudian hari tidak menjadi boomerang pemerintah setempat,” terang Budi.

“Kesimpulan saya, Cipeucang sudah tidak layak menjadi tempat pembuangan akhir sampah, mesti ada solusi tempat yang baru. Saya juga sarankan untuk kurangi pembangunan infrastruktur jalan, bangun dulu infrastruktur sampah yang baik dan benar,” jelas Budi.

Dilain hal, Infrastruktur sampah juga masih banyak yang belum layak, salah satunya truk pengangkut sampah masih sangat jauh dari prosedur yang berlaku, karena seharusnya bak truk sampah tidak boleh terbuka bahkan sampai mengeluarkan cairan sampah.

“Kalau serius, truknya mesti bagus, harusnya tertutup agar baunya tidak keluar. TPS 3R nya juga harus bagus dan bank sampahnya juga harus saling bersinergi dan memadai alatnya,” terang Budi yang saat ini sedang menjalankan S3 nya mengenai lingkungan di Universitas Trisakti.

Masih menurutnya, intinya dalam penanganan pengolahan sampah, Pemkot Tangsel masih belum serius. Buktinya banyak aduan warga yang sudah membayar retribusi dengan dalih untuk pengurusan sampah, namun hasilnya masih belum ada.

“Pasti mahal untuk mewujudkan itu dan harus serius. kalau diperlukan tarik retribusi masyarakat warga Tangsel, lihat dari tingkat perekonomian warga menengah keatas. Ini juga perlu diawasi agar tidak dimainkan oleh oknum-oknum. Penanganan sampah di Tangsel harus dipercepat, jika dibiarkan saja nantinya akan terjadi krisis sampah,” tandasnya.

Dalam hal ini, terkait pembuangan sampah akhir Pemerintah Provinsi Banten sudah merencanakan untuk Pemkot dan Pemkab di Banten kedepannya untuk memakai TPA sampah di Lebak, sekitar daerah Maja.

“Kalau tidak ada pandemi kami sudah melakukan pembebasan lahan disana. Karena kondisi saat ini sedang pandemi, jadi kami tunda dulu, TPA sampah tersebut nantinya akan kami jadikan kawasan tanpa regional yang diperuntukan sampah-sampah di Kota/Kabupaten yang tidak tertangani,” pungkasnya. (Eno).