PKG Gelar Diskusi Pilkada, Mendagri Wacanakan Pola E-Vooting Agar Murah

Gagasan Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PKG) di sambut baik oleh kementrian dalam negeri republik Indonesia. Diskusi yang bertema “Urgensi Mewujudkan Pilkada Demokratis dan Berkualitas Tantangan dan Harapan,” berlangsung penuh respons dari para peserta yang hadir di Hotel Darmawangsa, Jakarta Selatan.

Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Profesor Drs H Muhammad Tito Karnavian, MA. Ph.D memberikan usulan efektif untuk melangkah menuju kepada kepala daerah yang demokratis dan berkualitas.

“Saya kira ada tiga (3) solusi untuk mewujudkannya, yang pertama kita perlu menekan potensi problema konflik di tiap daerah, kemudian untuk menekan biaya tinggi kita perlu System elektronik cost yakni E-voting. Sehingga tidak perlu lagi quickcount. Tapi langsung real count yang di ambil dari data E-KTP,” ungkap Mantan Kapolri

Diskusi publik yang pandu oleh Fitri Margontoro di hadiri oleh para ahli di bidangnya ini turut di hadiri oleh pengamat LIPI, Siti Zuhro, direktur eksekutif perludem, Titi Anggraini. Senin (9/3/2020)

Titi Angraini, Direktur Eksekutif Perludem, berpendapat urgensi perihal implementasi jangka pendek tersebut jika di laksanakan dengan pola serentak masih tergolong sangat rawan dan dapat menimbulkan Chaos di daerah.

“Saya melihat waktu yang cenderung mepet, belum lagi pilkada biasanya ada juga temuan politik uang, lemah eksekusi penerapan sanksi diskualifikasi masih lemah. Menurut saya elektoral justice harus di segera tegakan,” tegas Titi, yang juga merupakan warga Tangsel

Titi juga menyinggung, ia tetap sepakat dengan pola berakhirnya masa jabatan para kepala daerah yang sudah berjalan, lantaran masih adanya temuan intervensi hak, dan juga hoax dalam pertarungan politik.

“Menuju 2024, masih adanya intervensi dan juga maraknya berita bohong (Hoax) yang beredar, jika pemerintah ingin mengaplikasikan pilkada serentak, rekor kami adalah akan menimbulkan chaos,” ungkap Titi dalam panggung FGD.(adt)