DPRD Beri Catatan Krusial Atas LKPj Walikota Tangsel

TANGSEL- DPRD Kota Tangerang Selatan menggelar Rapat Kerja yang dilaksanakan oleh Panitia Khusus DPRD Kota Tangsel terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2018. Rapat kerja ini guna menghimpun secara keseluruhan realisasi program dan capaian kinerja Organisasi Perangkat Dareh (OPD) Kota Tangerang Selatan.

Ketua Pansus LKPJ Walikota Siti Khadijah mengatakan, rapat kerja pembahasan tersebut dilakukan bersama OPD terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci terkait LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2018 dan juga ingin mengetahui lebih jauh capaian kinerja masing – masing OPD.

“Kita minta penjelasan yang lebih detail dari apa yang sudah disampaikan oleh walikota pada saat paripurna penyampaian LKPJ Walikota Tangsel Akhir Tahun Anggaran 2018,” katanya, Selasa (23/4/2018).

Dalam kesempatan tersebut, Pansus mengapresiasi, beberapa program kegiatan yang menunjukan serapan anggaran di atas 73 persen. Namun Khadijah pun menilai, prgoram kerja tak hanya mengutamakan serapan anggaran namun yang harus menjadi prioritas adalah manfaat dari program tersebut harus jelas dan berdampak langsung kepada masyarakat Kota Tangsel.

“Ada beberapa program kegiatan yang serapan anggarannya bagus diatas 73 sampai 90 persen. Semuanya harus menjadi jelas, yang serapannya tinggi bukan hanya sekedar daya serapnya tinggi tapi kita harus tau seberapa jauh nilai manfaatnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat Tangsel,”ujarnya.

Khadijah menuturkan, pansus LKPJ memberikan catatan yang cukup krusial dan harus dilaksanakan pemerintah untuk perbaikan ke depan, yakni pada Dinas Bangunan, Dinas Perkim dan Kominfo. Lebih lanjut Khadijah menjelaskan, untuk Dinas Bangunan dan Perkim, pansus menyoroti serapan anggaran yang masih berkutat diangka 73 persen dan silpa yang masih tinggi. Untuk Dinas Kominfo Pansus menyoroti sistem Online disuruh OPD yang belum bisa di akses secara baik.

“Catatan krusial kita untuk dinas bangunan dan perkim hanya 73 persen dan silpa yang madih tinggi. Sementara untuk Kominfo sistem online di seluruh OPD belum bisa diakses dengan baik dan selalu macet,” pungkasnya.

Khadijah mengatakan hasil dari masing-masing pembahasan pansus akan dibuat rekomendasi, kemudian rekomendasi yang berupa catatan strategis sebagai perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan nantinya disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Tangsel.

“Kita berharap, LKPJ Walikota Tahun 2018 ini sesuai dengan anggaran yang telah dipergunakan dengan realisasi program yang terukur yang dikerjakan masing-masing Kepala OPD,” ungkapnya.

Khadijah menjelaskan, setelah melalui beberapa kali rapat bersama OPD melalui Pansus LKPJ Walikota tahun 2018, Pansus menargetkan, Rabu (24/4) nanti, sudah finalisasi dan merampungkan pembahasan.

“Target kita, Rabu itu sudah selesai dan bisa rampungkan pembahasan. Dengan mengeluarkan bukti rekomendasi yang jadi catatan Pansus selama bekerja,” tegasnya.

Perlu diketahui, Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany menghadiri Rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Tangsel tahun 2018 bertempat di gedung DPRD ruang rapat lantai II Jl. Raya Puspitek No.1 Kecamatan Setu, Senin (25/3/19).

Dalam sambutannya Airin Rachmi Diany mengatakan, Laporan LKPJ Ini merupakan amanat dari peraturan pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan informasi laporan kepada masyarakat.

“Substansi LKPJ merupakan laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran, yang meliputi arah kebijakan umum pemerintahan kota Tangsel, pengolahan keuangan daerah secara makro, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Penyelengaraan urusan desentralisasi penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas pemerintahan,” katanya

Dalam penjabarannya, Airin mengatakan bahwa Pendapatan Tangsel pada Tahun 2018 semuanya melebihi target yang diharapkan.

“Sebagaimana yang tertuang dalam APBD sebesar 3, 1 triliun lebih dan dapat direalisasikan sebesar 3,2 triliun lebih atau mencapai 102,92 % kemapuan target sebesar 91 miliar atau 2,92 % realisasi PAD target telah melampaui target yang diharapkan,” ungkapnya.(Ded)