Politisi Gerindra : Maksud Panglima TNI, Bukan BIN Impor Senjata Ilegal

Di tengah memanasnya isu kebangkitan PKI, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menginstruksikan kepada jajarannya untuk nonton bareng ( nobar) film Gerakan 30 September ( G 30 S/PKI) di seluruh Indonesia. Tak lama kemudian, beredar rekaman tentang pernyataan Panglima TNI tentang adanya 5.000 senjata ilegal yang dibeli institusi diluar militer dan menyebut ada keterlibatan seorang Jenderal.

Pernyataan Gatot tersebut dikatakan pada saat acara silaturahmi TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (22/9).

“Data Intelijen kami akurat,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Panglima TNI enggan membeberkan institusi mana yang dimaksud. Namun, berbagai kalangan menduga yang dimaksud Panglima TNI tersebut adalah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi Budi Gunawan.

Dikabarkan juga tentang Kepala BIN Budi Gunawan yang menginstruksikan pembelian 5.000 senjata api kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk memperkuat pemberantasan terorisme. Ketika dikonfirmasi wartawan, Tito mengaku akan membeli 10.000 senjata api jenis pistol dari BUMN Persenjataan PT Pindad. Pistol itu nantinya untuk kelengkapan polisi lalu lintas (polantas) dan anggota Sabhara yang kerap menjadi sasaran serangan teroris.

“Saya kemarin tanya kepada Pindad, bisa, mereka punya persediaan kira-kira 5.000 (unit pistol). Kami mintanya kalau bisa di atas 10 ribu ya. Tapi, 5 ribuan kalau nggak salah yang tersedia. Ya kalau ada itu ya kami mau beli semua,” ujar Tito di Rupatama, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2017).

Menyikapi informasi yang beredar luas tentang 5000 senjata tersebut,
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, pengusutan isu impor senjata ilegal harus dilakukan dengan kepala dingin agar terlepas dari intrik-intrik politik.

Disatu sisi tidak boleh ada yang paranoid bahwa isu tersebut digoreng untuk memperburuk citra pemerintah, tapi di sisi lain harus diwaspadai juga adanya pihak-pihak yang mengadu domba antar instansi resmi negara.

“Sebelum ada keterangan yang jelas dari Panglima TNI soal institusi mana yang pernah berencana mengimpor senjata, baiknya kita semua tidak berasumsi,” ujarnya

Menurutnya, masalah ini adalah masalah hukum, jadi kita hanya boleh memberikan penilaian berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum.Belakangan muncul spekulasi bahwa institusi tersebut adalah Badan Intelijen Negara (BIN), kata Sufmi, spekulasi tersebut sangat tidak berdasar.

Sebagaimana diketahui, lanjutnya, berdasarkan tugas dan wewenang di bidang intelejen tidak ada kepentingan BIN untuk mengimpor senjata dengan jumlah yang begitu besar.

Dengan fungsi intelijen, kata politisi Gerindra ini, BIN mengumpulkan informasi berdasarkan fakta untuk mendeteksi dan melakukan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

“Jika mengacu pada tugas dan wewenang tersebut, sepertinya sudah jelas bahwa yang dimaksud Panglima TNI bukan ( institusi) BIN ( yang impor senjata illegal) ,” katanya. (Mrz)