Perwakilan Ombudsman Banten Berharap PSB Tiru Pola di DKI Jakarta

Kepala Perwakilan Ombudsman Banten, Bambang P Sumo menilai penerimaan siswa baru (PSB) di kabupaten dan kota Provinsi Banten masih sarat dengan praktik KKN.

Penerapan PSB di Banten tidak terbuka dan transparan seperti yang telah dilakukan oleh DKI Jakarta. Pihaknya berharap semua sekolah di kabupaten/kota Provinsi Banten harus objektiv dan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dan terhindar dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

“Di Banten sudah harus melakukan PSB seperti di Jakarta. Menempelkan hasil tes atau ujian nasional yang dianggap masuk dan lolos di masing-masing sekolah,” ujarnya.

Menanggapi penilaian Ombudsman Banten, secara terpisah Kepala Dindik Banten Engkos Kosasih mengatakan pihaknya telah mengirim surat edaran ke kabupaten/kota  agar PSB 2016/2017 ini dilakukan secara terbuka.

“Surat edarannya sudah kami kirimkan sesaat setelah pengumuman UN SMA dan SMK pada bulan Mei yang lalu,” tegas Engkos Kosasih.

Menurut dia, pihaknya sependapat dengan Ombudsman Banten, bahwa seluruh kegiatan penerimaan siswa baru di tingkat SMP, SMA dan SMK harus memberikan rasa keadilan kepada masyarakat agar mutu pendidikan di Provinsi Banten menjadi lebih baik lagi. (te/to)