Rotasi Birokrasi Tangsel Bukan Urusan Politik Jelang Pilkada

18.143.23.153 – Pemda Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dikabarkan Januari mendatang akan melakukan rotasi besar-besaran di kalangan birokrasi. Rotasi tersebut merupakan bentuk penyegaran kembali kepemimpinan perangkat dinas-dinas.

Anggota Komisi I DPRD Kota Tangsel, Gacho Sunarso menegaskan, bahwa dalam rotasi nanti, diharapkan pemda mengedepankan penilaian atas kecakapan, bukan semata-mata menggunakan kacamata politik.

“Seharusnya mekanisme rotasi ini diubah. Bila perlu para kepala dinas melalui proses fit and proper test dengan melibatkan akademisi,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (24/12/2014). Ia tidak sependapat jika penempatan kepala-kepala dinas menggunakan mekanisme lelang jabatan.

“Tidak ada garansi kalau pakai proses lelang jabatan. Saya lebih sepakat dengan uji kelayakan dan kepatutat,” ujar politisi Partai Demokrat ini yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Tangsel.

Alasan kenapa haru melalui uji kelayakan dan kepatutan tadi lantaran Tangsel merupakan tipologi kota modern dengan tantangan permasalahan yang kian dinamis. Untuk itu kecakapan seorang kepala dinas atau badan sangat dibutuhkan.

Sementara itu, penggiat Lingkar Kaji Isu-isu Strategis (LaKis) Sonny Majid terpisah menuturkan, bahwa justru kunci keberhasilan visi misi kepemimpinan Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie dalam bentuk program kerja, harus digenjot tahun ini. Untuk itu, sosok kepala dinas atau badan yang mampu menangkap maksud dari visi misi kepemimpinan keduanya sangat dibutuhkan.

“Dengan sisa periodik Airin-Benyamin Davnie yang secara kasar sisa setahun ini, menjadi pertaruhan unjuk gigi kinerja keduanya. Untuk itu rotasi ke depan haruslah menempatkan orang-orang yang loyal terhadap Airin dan Ben,” tandasnya. “Selain loyal ya pastinya cakap dan mampu menangkap maksud atau keinginan kepemimpinan Airin-Ben.”

Ditanya kaitan bahwa rotasi di internal birokrat kali ini sangat kental nuansa politiknya, Sonny menegaskan, bahwa tuduhan itu tidak bisa dinafikkan. Hanya saja, lanjut dia, bahwa berbicara kebijakan pastinya tidak bisa dilepaskan dari politik.

“Dalam proses pemerintahan, itu pasti ada nilai-nilai politiknya. Saya contohkan ketika pembahasan peraturan daerah, tentu saja ada aspek politik di dalamnya. Tapi ini kan namanya politik kebijakan, kalau dikaitkan terlalu jauh hingga konsolidasi menjelang pilkada, meskipun kepala daerahnya bukan Airin, pasti dituduhkan sama,” tegasnya.

Intinya lanjut dia, rotasi yang dijadwalkan Januari mendatang tersebut, ikut menentukan pencapaian visi misi kepala daerah yang belum selesai.

“Intervensi politik dari partai politik pun juga pasti ada.”(ARH)