Lebur Kementerian PU dan Perumahan, Jokowi Menuai Kritik

18.143.23.153- Keputusan Presiden Jokowi menggabungkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat menuai kritik dari pemerhati sektor perumahan. Penggabungan ini dianggap akan membuat sektor perumahan rakyat tak mendapat perhatian dan pemerintah akan kurang fokus mengurus perumahan.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan langkah itu memperlihatkan bahwa pemerintahan yang baru tidak mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya perumahan rakyat dipisahkan dari kementerian lain karena akan menjadi tidak fokus dalam penangananan perumahan rakyat.

“Indonesia Property Watch menilai banyak hal yang dapat membuat program perumahan rakyat tidak dapat berjalan dengan penggabungan kementerian PU dengan perumahan rakyat,” kata Ali dalam situs resminya, Selasa (27/10/2014).

Ali mencoba memberikan catatan terhadap nasib kebijakan perumahan pasca peleburan kementerian tersebut.

“Dengan penggabungan ini maka kontrol dari kementerian menjadi sangat besar dan dikhawatirkan fokus untuk menangani perumahan rakyat menjadi terabaikan,” katanya,

Menurutnya menteri yang akan menduduki jabatan ini harusnya tidak hanya berpikir infrastruktur namun juga perumahan rakyat. Meskipun ada keterkaitan namun dikhawatirkan tidak ada menteri yang kompeten di PU yang juga memahami perumahan rakyat.

“Karena berbicara perumahan rakyat dalam konteks public housing akan berbeda dengan pasar perumahan secara umum,” katanya.

Ia mengatakan dasar wawasan pengetahuan dan pengalaman di kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan di Kementerian Perumahan Rakyat berbeda jauh. Bila di PU lebih banyak bersifat konstruksi dan perencanaan termasuk perizinan, di sektor perumahan rakyat sangat terkait banyak hal termasuk masalah pembiayaan terkait subsidi dan FLPP, pertanahan, sampai sosialisasi program, yang akan sangat berbeda pendekatannya.

“Penggabungan ini membuktikan bahwa perumahan rakyat masih dianggap tidak penting sedangkan saat ini masalah perumahan rakyat telah amburadul dan menjadi semakin kusut,” katanya.

Menurut Ali, pemerintahan yang baru seharusnya memandang perumahan rakyat sebagai indikator kesejahteraan suatu negara. Hal ini akan membuat pasar perumahan komersial akan terus tidak terkendali dan masyarakat yang membutuhkan rumah murah tak kunjung terselesaikan.

Ia mengatakan pasca keputusan ini, maka pemerintah harus segera membentuk Badan Pelaksana Perumahan seperti yang diamanatkan di UU No. 1 mengenai Perumahan dan Permukiman tahun 2011, yang sampai saat ini setelah 3 tahun tak kunjung dibentuk.

“Badan ini yang akan memberikan fokus terhadap penyelesaian permasalahan perumahan rakyat yang terjadi,” katanya.

“Setelah 2 kali pemerintahan SBY masalah perumahan sudah semakin mundur. Dan ternyata janji pemerintah yang baru tidak memperlihatkan sebuah kemajuan dalam perumahan rakyat,” katanya.

Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) kembali diisi oleh birokrat karir, setelah Dirjen Penataan Ruang Kementerian PU Basuki Hadimuljono ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai menteri PU dan Perumahan Rakyat. Sebelumnya Djoko Kirmanto, menteri PU terdahulu juga berasal dari birokrat karir di Kementerian PU selama 10 tahun Pemerintahan SBY.

Pada pemerintahan Jokowi-JK, kementerian PU disatukan dengan kementerian perumahan rakyat. Secara lokasi kantor, dua kementerian ini berdekatan di Jalan Raden Fatah, Jakarta Selatan. Secara tupoksi, ada beberapa program di kementerian perumahan rakyat yang juga dikerjakan oleh kementerian PU seperti pembangunan rusun sederhana sewa (rusunawa) melalui ditjen Cipta Karya PU. (source via dtk)