Info Tangsel
Ini Motif Ahok Undang Airin, Zaki dan Arief
“Ah Enggak. Aku cuma inisiator mau makan enak saja he-he-he. Ini (pertemuan) akan jadi rutin,” kata Basuki berdalih, seusai pertemuan, Rabu malam.
Dalam pertemuan itu, telah disepakati Pemprov DKI akan memberikan bantuan keuangan sebesar Rp 100 miliar kepada masing-masing kota mitra. Bantuan keuangan untuk pembangunan infrastruktur itu jumlahnya fantastis.
Pada tahun-tahun sebelumnya, kota mitra hanya mendapat bantuan keuangan sebesar Rp 2-5 miliar setiap tahunnya. Padahal, kota mitra memiliki peran penting untuk menyelesaikan permasalahan kompleks Ibu Kota, seperti banjir dan kemacetan. Bantuan keuangan itu bakal dimasukkan ke Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015.
Basuki berharap DPRD DKI dapat menyepakati dan mengesahkan usulan tersebut.
“Kalau hanya diberi (bantuan keuangan) Rp 5 miliar itu kekecilan, buat apa? Kita ajukan (bantuan keuangan) Rp 100 miliar tiap kota mitra kepada DPRD di (APBD) 2015 agar mereka (kota mitra) membangun jalan inspeksi, sungai dibersihkan, pembangunan waduk, irigasi, bangun sheetpile (dinding turap), perpanjang jalur transjakarta,” kata Basuki.
Bantuan itu akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan transportasi. Menurut Basuki, presiden terpilih Joko Widodo menginginkan pertemuan serta kerja sama ini akan menjadi model bagi daerah lain di Tanah Air.
“Pesan Pak Jokowi, yang penting uangnya untuk infrastruktur, dan nanti kerja sama ini jadi model di lingkup nasional,” ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.
Bantuan keuangan ini juga akan diberikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Meski pada pertemuan itu, Wali Kota Depok Nurmahmudi Ismail tidak hadir serta tidak mengirim perwakilan, DKI tetap akan memberikan bantuan keuangan sebesar Rp 100 miliar.
Pembangunan panti sosial dan hibah truk sampah reyot
Selain memutuskan pemberian bantuan keuangan, diputuskan pula pembangunan rusun khusus PNS DKI di Ciangir, Legok, Kabupaten Tangerang. Serta pemberian hibah truk sampah reyot kepada Pemkot Bekasi.
Pembangunan rusun khusus PNS ini beralihfungsi dari rencana sebelumnya untuk pembangunan panti sosial. Pemprov DKI memiliki lahan seluas 100 hektar di Ciangir, yang dahulu hendak dibangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Namun, Basuki mengubah peruntukannya menjadi pembangunan panti sosial.
Basuki merencanakan pembangunan panti sosial di Ciangir karena biaya hidup lebih murah dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tak kembali ke Jakarta. Namun, pembangunan panti sosial ini ditolak Bupati Tangerang Ahmed Zaki.
“Masuk akal juga (penolakannya), karena kalau bangun panti sosial, nilai tanahnya jadi turun. Masak bekas PSK ditaruh di Tangerang, nanti dia (Zaki) tersinggung. Ya sudah, bangun saja rumah pegawai atau rusun untuk pegawai,” kata Basuki.
Kawasan Ciangir dipredikasi bakal berkembang pesat. Beberapa keuntungan pun akan didapat di antaranya kemudahan akses transportasi karena ada kereta api yang menghubungkan Jakarta-Bintaro. Ada pula akses jalan tol bagi pengguna kendaraan pribadi.
Sementara itu, Basuki mengatakan, DKI telah sepakat dengan Pemkot Bekasi untuk memberikan hibah truk sampah yang sudah reyot kepada Pemerintah Bekasi. Sebab, Pemkot Bekasi saat ini sedang membangun pengolahan pembakaran sampah menjadi energi.
“Beliau (Wali Kota Bekasi) ngomong, truk sampah yang sudah mulai reyot diberikan saja ke Bekasi, karena jarak pembuangan sampah (bantargebang) juga dekat. Saya pikir ya sudah, daripada dijual dan hanya dapat harga murah, lebih baik dihibahkan saja ke Bekasi. Konsep-konsep kerjasama ini yang harus dimiliki,” kata Basuki.
Kepala daerah senang
Para kepala daerah yang menghadiri pertemuan tersebut tampak bahagia karena mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI. Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengaku senang mendapat bantuan keuangan dari Pemprov DKI sebesar Rp 100 miliar tiap tahunnya. Ia mengatakan, rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ini baru yang pertama kalinya terjadi sepanjang pemerintahan Ibu Kota.
“Tangsel (biasanya) mendapat bantuan dari DKI sekitar Rp 2, 4, atau 5 miliar. Alhamdulillah sekarang minimal Rp 100 miliar,” kata Airin.
Biasanya, jelas Airin, Pemkot Tangerang Selatan mengirim surat kepada Bappeda DKI Jakarta dan menyampaikan berbagai kebutuhan anggaran untuk merealisasikan program yang berhubungan dengan Jakarta dan Tangerang Selatan. Namun, anggaran yang diberikan Pemprov DKI tidak pernah sama besar dengan usulan anggaran Pemkot Tangerang Selatan maupun kota mitra lainnya. Contohnya, Tangerang Selatan membutuhkan biaya sebesar Rp 50 miliar dalam mengantisipasi banjir, namun DKI hanya mencairkan Rp 2-5 miliar.
“Pada intinya, bahwa apa yang dilakukan Pak Ahok (Basuki) ini adalah untuk membantu kita (kota mitra) dan kita pun juga berterima kasih karena memang (bantuan keuangan) itu yang dibutuhkan. Tujuan utamanya untuk kepentingan masyarakat,” kata Airin.
Seperti Airin, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi juga mengaku senang daerahnya mendapat bantuan keuangan. “Yang jelas, daerah mitra itu bahagia sekarang mendapat Rp 100 miliar. Dulu ketemu pun susah,” kata Rahmat.
“Yang paling penting sekarang komunikasinya terbuka antara DKI dengan daerah sekitar, mitra. Yang besar melindungi yang kecil,” kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. (source via kompas.com)
