BANTEN OKE
Benyamin: Mahasiswa Harus Kritis
Di hadapan ratusan mahasiswa dan civitas akademik, Benyamin menguraikan tentang peraturan dan perundang-undangan pemerintahan daerah dan hubungan antar pemerintahan tingkat kota kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 mengatur proporsi kebijakan pemerintah pusat dan bagaimana menata kelola pemerintah didalamnya,” terang mantan Ketua KNPI Tangerang tersebut.
Menurutnya, ketika kita mampu menerapkan setiap aturan yang diberlakukan maka pemerintahan di tingkat kota kabupaten, pasti kebijakan tidak akan bersinggungan dengan kebijakan pemerintahan di atasnya.
“Undang-Undang mengatur bagaimana porsi masing-masing daerah dalam mengambil kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan kepala daerah, sehingga benturan antar aturan tidak terjadi,” jelasnya.
Sementara itu Dekan fakultas Fisip UMT, Achmad Kosasih mengatakan, kuliah umun untuk mahasiswa Fisip ini sebagai literasi pemahaman mahasiswa terkait pemerintahan, karena mata kuliah yang di hadapi bakal berkaitan dengan pemerintahan.
“Untuk mahasiswa Fisip UMT, mahasiswa tidak hanya harus mengerti mengenai ilmu pemerintahan semata, namun sebagai kampus berlebel agama, kita juga mewajibkan pembekalan ilmu keagamaan pada para mahasiswa,” tegasnya. (Nies)