Pemerintah Harus Memfokuskan Pengembangan Pelabuhan Laut Dalam

18.143.23.153 – Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan, maka pengembangan transportasi laut merupakan keniscayaan. Hal inilah yang dimaksud oleh Presiden terpilih Joko Widodo yang menggagas konsep “tol laut.”

Menurut Direktur PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Persero, Sulistyo Wimbo Hardjito, konsep tol laut yang digagas Jokowi, adalah fakta, bahwa tranportasi air masih menjadi hal yang perlu mendapat perhatian serius. Targetnya tak lain adalah meningkatkan perekonomian.

“Sebagai negara kepulauan, transportasi laut sangat vital,” tegasnya, Senin (18/8/2014). Untuk itu menjadi kepatutan, pemerintah harus mendukung pengembangan kawasan pelabuhan dengan dukungan infrastruktur yang memadai.

“Ada harapan hal tersebut (tol laut) bisa terwujud di bawah kepemimpinan Pak Jokowi dan Jusuf Kalla,” tegasnya.

Wimbo, demikian ia akrab disapa menjelaskan, bahwa sudah ada negara yang berhasil menerapkan konsep tol laut sebagaimana ide yang dilemparkan Jokowi. Dua negara tersebut adalah Jepang dan Filipina.

Konsep tol laut ini juga dimaksudkan untuk memangkas biaya logistik (distribusi). Tol laut menurut Wimbo adalah sebuah sistem pelayaran yang mengandalkan kapal-kapal besar, yang saban hari berkeliling menuju pelabuhan-pelabuhan laut dalam (deep sea port).

“Belakangan konsep tol laut itu nyatanya berhasil memangkas biaya logistik. Jadi tol laut sangat cocok bagi negara-negara kepulauan. Dengan pelabuhan yang beraktivitas cukup padat, maka menumbuhkan kegiatan ekonomi pula di sekitar pelabuhan,” tegasnya, seraya menambahkan, dengan konsep tol laut ikut menekan disparitas harga dengan konektivitas di darat dan di laut. Pelabuhan-pelabuhan tersebut bisa include dengan transportasi kapal pengangkut penumpang.

“Perlu dibangun banyak pelabuhan-pelabuhan air dalam.”

Selama ini, lanjut Wimbo, pembangunan infrastruktur transportasi lebih ditekankan di darat. Padahal biaya transportasi logistik melalui laut, biayanya lebih murah. Biaya logistik dipengaruhi pula karena ketidak sebandingnya perkembangan industri di kawasan Indonesia Barat dan Timur. Ia mencontohkan, jika ada kapal dari perairan Jawa mengangkut muatan kargo yang penuh ke Papua. Sebaliknya dari Papua, Perairan Jawa, kapal tersebut mengangkut kargo atau logistik yang tidak banyak.

“Harus ada sinergi antara pembangunan pelabuhan dengan penyediaan kapal.” (Mj)