Jokowi vs Prabowo di Sektor Perumahan

18.143.23.153- Para pelaku properti mulai dari pengamat, pengembang, mantan pejabat pemerintah, hingga pengusaha berkeluh kesah mengenai persoalan perumahan di Indonesia. Mereka bertanya apa yang akan dilakukan capres Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK di sektor perumahan.

Karena itu pelaku properti ini mengundang tim dari kubu pasangan capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yaitu Harry Azhar Azis, dan tim dari kubu Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) yaitu Enggar Tiastolukita, dalam bedah visi capres di sektor perumahan nasional.

Perhatian khusus para pelaku properti itu adalah persoalan kurangnya pasokan rumah atau backlog yang mencapai 15 juta unit. Menurut mereka, hingga kini tidak ada jaminan dari pemerintah dalam rangka pengentasan backlog perumahan.

Acara tersebut digelar di Hotel Sahid kemarin. Berikut ini rangkuman hasil acara tersebut seperti dikutip detikFinance, Rabu (10/6/2014).

Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa serta Joko Widodo-Jusuf Kalla punya pemikir di sektor perumahan. Siapa saja mereka?

Dalam sebuah acara Diskusi Bedah Capres di Sektor Perumahan Nasional di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (10/6/2014), kubu Prabowo-Hatta mendatangkan 2 orang tim suksesnya, begitu juga dengan kubu Jokowi-JK.

Kubu Prabowo-Hatta diwakili oleh ahli-ahli ekonomi yaitu Harry Azhar Azis dan Drajad Wibowo. Harry kini merupakan Wakil Ketua Komisi XI DPR yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan, dan perbankan.

Sementara Dradjad juga merupakan alumnus Komisi XI DPR. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini juga sering didapuk sebagai pengamat ekonomi. Lembaga riset ekonomi seperti Indef dan Sustainable Development Indonesia dibesarkan oleh lulusan IPB ini.

Di kubu Jokowi, 2 orang didaulat sebagai tim sukses adalah Enggartiasto Lukita dan Setyo Maharso. Keduanya cukup lama bergelut di bidang perumahan dan properti.

Enggartiasto sudah banyak makan asam garam di dunia properti. Beberapa kali dia menjadi komisaris ataupun direktur utama perusahaan properti, seperti PT Kartika Karisma Indah, PT Kemang Pratama, dan lain-lain. Dia juga pernah menjabat sebagai anggota DPR selama 2 periode.

Sementara Setyo lama berkarir di perusahaan properti PT Cakra Sarana Persada. Setyo juga sempat menjabat sebagai Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI).

Pasangan capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) punya program-program khusus sektor perumahan. Salah satunya adalah penyediaan hunian, baik rumah atau rumah susun (rusun).

Salah satu visi pasangan Prabowo-Hatta adalah membangun 2.000 tower rumah susun di kota-kota seluruh Indonesia, yang ketersediaan lahannya sudah menipis. Ini untuk mengurangi kurang pasok rumah (backlog) yang menbcapai 15 juta unit.

“Kita akan bangun 2.000 tower, terutama di perkotaan. Ada BUMN atau swasta yang akan bangun,” kata Tim Sukses Pasangan Prabowo-Hatta, Harry Azhar Azis.

Menurut Harry, untuk program ini, alokasi anggaran sudah terhitung semuanya dalam satu anggaran infrastruktur program Prabowo-Hatta. T

Dradjad Wibowo, yang juga salah satu tim sukses pasangan Prabowo-Hatta mengungkapkan, dalam 5 tahun dibutuhkan anggaran Rp 1.400 triliun untuk melaksanakan program infrastruktur di Indonesia.

“Perumahan kita tempatkan pembangunan besar-besaran infrastruktur. Dalam 5 tahun Rp 1.400 triliun akan kita alokasikan untuk infrastruktur dasar,” kata Drajad.

Sementara itu, pasangan Jokowi-JK pun akan membangun rumah vertikal dengan jumlah yang jauh lebih besar. Memperbaiki program 1.000 tower rusun yang pernah diusung JK dulu, kali ini pasangan nomor urut 2 ini yakin akan membangun rusun sebanyak 5.000 tower.

“Jadi 5.000 tower untuk 5 tahun ke depan. Dulu punya program 1.000 tower nggak jalan karena pemerintah nggak niat. Sekarang sudah niat maka kita akan bangun 5.000 tower dalam 5 tahun,” tegas tim sukses Jokowi-JK di sektor perumahan, Setyo Maharso yang mantan Ketua Real Estate Indonesia (REI) ini.

Pasangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta memiliki visi untuk mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah. Caranya adalah dengan aturan kredit rumah dengan bunga 5% tetap hingga 20 tahun. Bunga ini memang jauh lebih rendah dari bunga KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan (FLPP) yang mencapai 7,25%.

Tim sukses pasangan Prabowo-Hatta di sektor perumahan, Harry Azhar Azis mengatakan kutuhan rumah menjadi program penting pasangan Prabowo-Hatta. Alasanya karena kebutuhan papan sama pentingnya dengan kebutuhan pangan.

“Sudah jadi idelogi yang kita samakan dengan sandang juga pangan. Kalau ada pertanyaan tentang kelembagaan kita akan perkuat Kementerian Perumahan,” kata Harry di acara Diskusi Bedah Capres di Sektor Perumahan Nasional di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (10/6/2014).

Menurut Harry, kubu Prabowo-Hatta punya visi untuk memecahkan persoalan di bidang perumahan, salah satunya memberikan subsidi bunga yang jauh lebih rendah. Harry mengatakan, nantinya, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan diberikan keringanan bunga yaitu 5% tetap selama 20 tahun.

“20 tahun 5%. Kalau swasta (komersial) itu 10%-11%. Dan itu cuma untuk dua tahun fixed. Ini kita mau jamin 20 tahun tetap 5%, untuk kelompok menengah ke bawah,” tegas Harry.

Selain itu, ia juga mengatakan akan memperkuat tugas dan posisi Bank BTN sebagai bank pemyalur kredit perumahan untuk MBR. “BTN diambil Bank Mandiri, saya mengatakan tidak boleh. Dan kita sudah bicara kemungkinan BTN dijadikan bank khusus,” tambah dia.

Selain itu, kubu Prabowo-Hatta juga akan menyisihkan Rp 5 triliun per tahun untuk memberikan subsidi bunga, untuk kredit rumah masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kalau sekarang kan Rp 3 triliun, nanti ditambah menjadi Rp 5 triliun,” tutupnya.

Seperti diketahui, suku bunga FLPP pada masa-masa awal sempat dipatok 8,15%, kemudian berubah menjadi 7,25%. Pada FLPP, konsumen bisa mencicil rumah hingga 20 tahun dengan bunga dan cicilan tetap.

Perhatian khusus para pelaku properti adalah persoalan kurangnya pasokan rumah atau backlog yang mencapai 15 juta unit. Menurut mereka, hingga kini tidak ada jaminan dari pemerintah dalam rangka pengentasan backlog perumahan.

“Belum ada satu pejabat atau pemerintah menjamin seluruh rakyat bisa tinggal di rumah yang layak,” kata Ketua Kompartemen Perumahan Kadin, Teguh Satria.

Selain itu, persoalan kepemilikan tanah masih terjadi hingga saat ini. Teguh mengatakan, pemerintah belum menjamin tak ada gugatan kepemilikan tanah bula perizinannya sudah jelas. Namun nyatanya hari ini, gugatan-gugatan kepemilikan tanah masih terjadi.

“Masalah tanah, tak ada hukum yang menjamin kepemilikan tanah ini tidak akan digugat. Ada pengembang yang punya tanah sampai 40 tahun digugat. Jangankan pengembang, pemerintah pun masih digugat. Apa jaminannya kalau ini tidak akan digugat,” tegas Teguh.

Tak hanya tanah dan pasokan rumah, perizinan yang berbelit-belit pun menjadi perhatian para pelaku properti. Mereka ingin perizinan membangun rumah tidak berbelit-belit, terutama untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Pertanahan masalah pajak, perizinan, semuanya menjadi kendala bagi kita terutama untuk pengembang yang membangun rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Izin disamakan dengan membangun rumah mewah,” kata Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Indonesia (Apersi) Anton R Santoso.

Anton juga menginginkan, pemerintah bisa menjamin pengendalian harga tanah agar tidak selalu melonjak. (source detikfinance)