Menggunakan Open Source Software Lebih Hemat

18.143.23.153- Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelar workshop open source software, Rabu 13 Maret 2013. Kegiatan yang diprakarsai oleh Bagian Pengelola TI Kota Tangsel yang dihadiri oleh para Sekretaris SKPD ini bertujuan untuk memperkenalkan free open source software (FOSS) dan menerapkannya pada kegiatan perkantoran Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

“Aparatur Pemerintah diharapkan menjadi pelopor penggunaan open source di Kota Tangerang Selatan.” Demikian disampaikan oleh Assisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Tangerang Selatan – Ahadi pada sambutan di acara pembukaan workshop tersebut.

Para pengguna software atau piransti lunak hanya perlu membiasakan diri ketika melakukan migrasi ke open source software karena pada dasarnya fitur-fitur yang ada pada software propietary (software berbayar / software yang harus dibeli), dimiliki pula oleh FOSS, tambah Ahadi.

Kegiatan workshop opensource yang menghadirkan narasumber dari PTIK-BPPT  (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) – Wenwen Ruswendi, diawali dengan memberikan pemahaman terhadap FOSS dengan segala kelebihannya dan  membandingkan dengan software lainnya yang selama ini mendominasi digunakan pada kegiatan perkantoran baik pemerintah maupun swasta. Selanjutnya lap top setiap peserta yang hadir di-instal FOSS, untuk kemudian dilakukan praktek penggunaannya khususnya kegiatan perkantoran.

Kegiatan penggunaan komputer di perkantoran selama ini sistem operasinya didominasi oleh software produk microsoft seperti microsoft word, microsoft excel, microsoft power point, microsoft accsess, microsoft draw, microsoft equation, dan sebagainya. Sistem operasi dan software tersebut semuanya harus dibeli lisensi.

“Untuk mengoperasikan 1 (satu) unit komputer yang dilengkapi microsoft windows XP Home dan microsoft office (word, excel, power point), paling tidak diperlukan anggaran Rp. 3.200.000. namun dengan menggunakan FOSS, tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk menggunakan komputer, karena FOSS bisa diperoleh secara gratis”,  papar Wenwen memberi perbandingan.

Dengan  perhitungan tersebut bisa dibayangkan berapa anggaran yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah apabila terdapat 40 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan masing-masing memiliki 10 unit komputer. 400 unit komputer dikalikan Rp.3.200.000, ujar Wenwen. (BPTI)